Komisi X DPR Ingatkan tentang Pentingnya Peta Jalan Pendidikan Nasional
Rabu, 18 November 2020 - 18:07 WIB
loading...
A
A
A
"Utamanya anggaran pemenuhan 20 % dari APBN maupun APBD serta memastikan realisasi anggaran dipastikan untuk sepenuhnya fungsi pendidikan," ujarnya.
Politikus PKB ini meneruskan, catatan keempat terkait dengan belum dipetakannya transformasi lembaga pendidik dan tenaga kependidikan (LPTK) di Indonesia. Padahal transformasi LPTK in harus dibahas serius dalam peta jalan pendidikan. Mengenai tranformasi LPTK ini, aku Huda, sudah berkali-kali disampaikan dalam berbagai forum.
Catatan terakhir, dia menyampaikan bahwa karakteristik dan kompetensi pelajar Pancasila yang dibentuk dalam peta jalan pendidikan dianggap masih perlu disempurnakan. Antara lain dengan menambah substansi atau nilai kejujuran, penguatan demokrasi, nasionalisme, cinta tanah air dan toleransi. Selain itu juga perlu dimasukkan tentang pola pembelajaran dari satuan pendidikan serta keterlibatan orang tua. (Baca juga: Cerita Sedih Guru Honorer, Hidup di Kota Besar hanya Bergaji Rp1 Juta Per Bulan )
Huda menjelaskan, dari berbagai masukan sejak masa sidang 1 hingga 2 tercetus juga catatan menarik tentang kenapa harus ada peta jalan pendidikan nasional ini. Seperti isu-isu yang masih relevan adalah masih terjadi tumpang tindih tata kelola pendidikan baik di tingkat pusat dan daerah.
"Yang kedua belum meratanya kualitas pendidikan. Khususnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana berikut juga terkait dengan mutu pendidikan kita," ungkapnya.
Politikus PKB ini meneruskan, catatan keempat terkait dengan belum dipetakannya transformasi lembaga pendidik dan tenaga kependidikan (LPTK) di Indonesia. Padahal transformasi LPTK in harus dibahas serius dalam peta jalan pendidikan. Mengenai tranformasi LPTK ini, aku Huda, sudah berkali-kali disampaikan dalam berbagai forum.
Catatan terakhir, dia menyampaikan bahwa karakteristik dan kompetensi pelajar Pancasila yang dibentuk dalam peta jalan pendidikan dianggap masih perlu disempurnakan. Antara lain dengan menambah substansi atau nilai kejujuran, penguatan demokrasi, nasionalisme, cinta tanah air dan toleransi. Selain itu juga perlu dimasukkan tentang pola pembelajaran dari satuan pendidikan serta keterlibatan orang tua. (Baca juga: Cerita Sedih Guru Honorer, Hidup di Kota Besar hanya Bergaji Rp1 Juta Per Bulan )
Huda menjelaskan, dari berbagai masukan sejak masa sidang 1 hingga 2 tercetus juga catatan menarik tentang kenapa harus ada peta jalan pendidikan nasional ini. Seperti isu-isu yang masih relevan adalah masih terjadi tumpang tindih tata kelola pendidikan baik di tingkat pusat dan daerah.
"Yang kedua belum meratanya kualitas pendidikan. Khususnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana berikut juga terkait dengan mutu pendidikan kita," ungkapnya.
Lihat Juga :
