Menggagas Pengganti Terbaik UN

Dia mengatakan, AN yang akan dijalankan Kemendikbud tahun depan ini untuk mengevaluasi institusi sekolah dan daerah. Dengan begitu, apa yang tergambar dalam AN akan lebih komprehensif dibandingkan dengan UN.

"Jadi asesmen yang menggantikan UN itu tentu tidak sama dengan UN. Kami akan melakukan evaluasi kepada sekolah dan daerah sehingga apa yang kita lihat itu lebih komprehensif," katanya.

Guru besar dari Universitas Gajah Mada ini menuturkan, siswa yang akan ikut serta dalam AN ini tidak seluruh siswa seperti halnya UN . Melainkan hanya lebih sedikit siswa atau sampel. Ainun menjelaskan, sampel siswa ini mengikuti metode studi internasional PISA.

Ainun menerangkan, Kemendikbud telah menyosialisasikan AN untuk semua pihak. Bahkan Mendikbud pun turut menyosialisasikan AN ini ke beberapa pihak. "Sebetulnya sekarang sudah mulai berproses sosialisasi itu. Mas Menteri juga sudah sering menyampaikan baik ke Komisi X (DPR) maupun dalam berbagai forum," ucapnya. (Baca juga: Bali Destinasi Bulan Madu Terbaik di Dunia)

Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

Dalam kesempatan sebelumnya Nadiem menyampaikan bahwa sangat penting dipahami terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua bahwa AN untuk tahun 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Sebab, AN hanya dilaksanakan dua hari dan tidak memberikan dampak apa pun terhadap proses kelulusan siswa maupun proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).

“Jadi tidak usah cemas dengan pelaksanaan AN karena memang tidak memberikan dampak apa pun bagi siswa. Tidak perlu pula demi ikut AN siswa ikut bimbingan belajar (bimbel) karena memang tidak bimbel-able,” ujarnya saat rapat kerja bersama Komisi X DPR, Senin (16/11/2020) lalu. (Baca juga: Putusan MK Jadi Penentu masa Depan KPK)

Perlu Sosialisasi Matang

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, menyebut informasi mengenai AN masih samar di masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat masih menyamakan Ujian Nasional (UN) dengan AN. Alasannya, sampai saat ini belum ada sosialisasi masif dari Kemendikbud soal asesmen pengganti UN ini. Keterbatasan akses informasi ini juga membuat guru-guru tak paham seperti apa model pelaksanaan AN.

"Ya jelaskan dulu apa bedanya dengan UN, apa bedanya dengan asesmen kompetensi minimum (AKM). Di mana bedanya, kok ada misleading? Jangan sampai kemudian masyarakat menganggap AN sama kaya UN," keluhnya.