Infrastruktur Sekolah Jadi Kunci Belajar Tatap Muka

JAKARTA - Pemerintah memberikan lampu hijau atas pembukaan sekolah mulai Januari 2021. Kondisi ini memunculkan simalakama bagi orang tua siswa. Di satu sisi, mereka sadar, jika anak mereka membutuhkan pembelajaran tatap muka . Di sisi lain, ada ketakutan jika sang buah hati akan tertular wabah Covid-19.



Maria (37) asal Tangerang Selatan, mengaku resah setelah mendengar pengumuman dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim tentang rencana pembukaan sekolah pada bulan Januari 2021. Di satu sisi, dirinya bersyukur, anaknya akan kembali menemukan ritme belajar di sekolah. Di sisi lain, kekhawatiran menyeruak karena angka penularan Covid-19 kian meningkat dalam beberapa pekan terakhir. (Baca: Jadikan Sifat Tawadhu sebagai Modal Kebahagiaan)

Ibu tiga anak itu mengaku pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang selama ini diikuti sang anak yang duduk di kelas II sekolah dasar (SD) tidak berjalan efektif. Guru hanya mengirimkan tugas, sedangkan dirinya harus berjibaku menerangkan atau mendampingi tugas hafalan yang harus disetor sang anak melalui rekaman atau video call.

“Sebenarnya beban kita sebagai orang tua menjadi bertambah saat pelaksanaan PJJ. Kita harus dampingi sang anak dalam mencerna pelajaran yang ditugaskan oleh guru-guru mereka. Belum lagi terkadang ada tugas-tugas hafalan dan prakarya yang tetap diberikan meskipun dalam masa pandemi ini,” katanya.

Kondisi ini kadang diperberat dengan sikap sang anak yang tidak fokus selama belajar di rumah. Banyak hal yang membuat perhatian sang anak terdistorsi saat melakukan PJJ. Mulai dari adanya ajakan teman untuk bermain di luar rumah hingga gangguan sang adik atau kakak. Belum lagi sang anak kerap merengek untuk cepat-cepat mengakhiri pelajaran karena ingin main game atau melihat konten kesayangan mereka di Youtube. (Baca juga: Selama PJJ, Guru Mengaku Terkendala Jelaskan Materi ke Siswa)

“Kondisi ini membuat kita terkadang ingin sekolah cepat-cepat dibuka. Karena, anak-anak akan merasakan suasana sekolah yang pastinya lebih mendukung proses belajar mengajar. Namun, meningkatnya kasus Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir membuat kita menjadi khawatir kalau sekolah benar-benar dibuka,” ujar Maria.

Dewi (39) asal Tuban, Jawa Timur, mengaku tidak mempersoalkan izin pembukaan sekolah dari pemerintah tahun depan. Menurutnya, sang anak yang duduk di kelas lima SD telah rutin bersekolah sejak jauh hari lalu. Dengan kondisi aktual di kampungnya yang mengalami banyak keterbatasan, PJJ bukan sebuah opsi untuk dilakukan. Meski dalam situasi pandemi, penyelenggara sekolah anaknya tetap memutuskan melakukan pembelajaran tatap muka. “Tapi, memang dalam seminggu anak saya hanya masuk tiga kali. Tidak penuh enam hari seperti masa sebelum Covid-19,” tuturnya.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menyebutkan, 83,68% sekolah belum siap melangsungkan pertemuan tatap muka (PTM). Hal itu ia katakan berdasarkan hasil pengawasan KPAI sejak Juni hingga November 2020. "Hasil pengawasan KPAI, menunjukkan data dan fakta bahwa dari 49 sekolah yang ditinjau langsung, hanya 16,32% sekolah yang siap dan 83,68% belum siap," ucapnya. (Baca juga: Covid-19 Bisa Sebabkan gigi Penderita Tanggal)

Retno mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan di 49 sekolah di 21 kabupaten/kota pada delapan provinsi. Provinsi yang dijadikan lokasi pengawasan, yakni NTB, Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, dan DKI Jakarta.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, pembukaan sekolah sebaiknya tidak dilakukan terburu-buru. Sebab, harus diakui, masih banyak sekolah di Indonesia yang belum siap memenuhi seluruh daftar periksa protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Tidak lebih dari 50% sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia yang siap untuk menyiapkan seluruh alat protokol kesehatan, baik pengadaan toilet, cuci tangan, dan seterusnya," ujar Huda, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang disiarkan secara daring, Senin (30/11/2020).

Dia mengatakan, darurat pendidikan dikarenakan pandemi saat ini memang terjadi. Menurutnya, yang terbaik dilakukan saat ini adalah sinergi seluruh pemangku kepentingan pendidikan agar anak-anak Indonesia tetap mendapatkan hak-hak mereka. (Baca juga: Moeldoko Ungkap Sulitnya Menumpas Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora)

Kebijakan pembukaan sekolah pada Januari 2021 yang akan datang merupakan hasil dari diskusi yang cukup rumit. Huda mengakui hal ini tidak mudah untuk diputuskan."Oleh karena itu, saya ingin sampaikan bahwa sekolah tidak perlu buru-buru memutuskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dalam Januari yang akan datang," kata dia.

Huda menegaskan, sekolah harus memastikan seluruh daftar periksa dari Kemendikbud dipenuhi. Pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan secara berkala terkait kesiapan setiap sekolah."Selama checklist belum dipenuhi, selama itu pula sekolah tidak perlu terburu-buru untuk membuka sekolah pada Januari," ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah juga harus memikirkan pendanaan untuk pemenuhan fasilitas protokol kesehatan di sekolah. Sebab, banyak sekolah yang tidak bisa memenuhi pengadaan alat kesehatan ini melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ataupun BOP PAUD. (Baca juga: Penawaran Surat Utang Negara Capai Rp94,3 Triliun)

Pihaknya berharap jika dimungkinkan di luar dana yang sudah disubsidikan ke sekolah perlu didorong afirmasi anggaran lain. Untuk sekolah-sekolah supaya siap dalam rangka PTM Januari ini.

"Tentu ini butuh proses dan kami konsolidasikan ini terus menerus. Semoga ada kesepahaman dengan Kementerian Keuangan supaya ada afirmasi atau anggaran khusus dalam rangka antisipasi sekolah tatap muka Januari ini," ucap dia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan, pembelajaran tatap muka (PTM) yang boleh dilakukan mulai Januari 2021 tidak akan sama seperti sekolah pada sebelum pandemi Covid-19. Berbagai peraturan harus dipenuhi oleh sekolah sebelum pembelajaran tatap muka dilakukan. (Lihat videonya: Mari Sukseskan Pilkada Serentak 2020)

"Pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 ini bukan berarti tanpa prasyarat yang ketat," kata Nadiem, ketika memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi KPAI, Senin (30/11/2020). (Nono Suwarno)