JAKARTA - Jadwal asesmen nasional akan diundur pelaksanaanya ke bulan September dan Oktober 2021. Sebelumnya pelaksanaan asesmen nasional direncanakan dimulai Maret 2021.
Mendikbud menjelaskan, karena ada situasi pandemi Covid-19 yang meningkat maka Kemendikbud memutuskan untuk menunda pelaksanaan asesmen nasional. Target jadwal barunya, ujar Nadiem yaitu September dan Oktober 2021. Baca juga: Guru Honorer yang Ingin Ikut Seleksi PPPK Siap-siap, Ini Bocorannya
"Mengapa ditunda alasannya adalah untuk memastikan bahwa persiapan kita baik dari protokol kesehatan, persiapan logistik dan infrastruktur lebih optimal untuk memastikan protocol kesehatan terjaga dan keamanan siswa terjadi,” katanya pada saat raker dengan Komisi X DPR yang disiarkan daring, Rabu (20/1).
Mantan petinggi Gojek ini menerangkan, asesmen nasional penting dilakukan di tahun 2021 untuk melihat hasil pembelajaran dan dampak dari pandemic Covid-19 ke satuan pendidikan. Selain itu, katanya, adanya asesmen nasional juga akan menjadi pemetaan untuk melihat mana sekolah yang tertinggal sehingga bias dibuat strategi anggaran dan bantuan untuk sekolah yang paling membutuhkan bantuan.
“Karena saat ini kita tidak punyai data sekolah dan daerah yang paling membutuhkan bantuan dari pemda dan pusat need bantuan dr pemda dan pusat dari sisi anggaran dan pelatihan dan lainnya dukungan dibutuhkan untuk paling tetinggal dan kita akan tahu itu dengan adanya asesmen nasional,” ujarnya. Baca juga: PGRI: Peta Jalan Pendidikan Perlu untuk Meningkatkan Profesional Guru
Dia juga menekankan bahwa tidak perlu ada persiapan khusus untuk asesmen nasional seperti mengikuti bimbel dan lainnya. Sebab asesmen nasional ini tidak ada dampaknya bagi kelajutan pendidikan murid di PPDB atau raport siswa. Asesmen naisonal, katanya, hanya memberikan visibilitas ke guru untuk bias memperbaiki diri dan juga untuk sekolahnya.
Mendikbud menjelaskan, karena ada situasi pandemi Covid-19 yang meningkat maka Kemendikbud memutuskan untuk menunda pelaksanaan asesmen nasional. Target jadwal barunya, ujar Nadiem yaitu September dan Oktober 2021. Baca juga: Guru Honorer yang Ingin Ikut Seleksi PPPK Siap-siap, Ini Bocorannya
"Mengapa ditunda alasannya adalah untuk memastikan bahwa persiapan kita baik dari protokol kesehatan, persiapan logistik dan infrastruktur lebih optimal untuk memastikan protocol kesehatan terjaga dan keamanan siswa terjadi,” katanya pada saat raker dengan Komisi X DPR yang disiarkan daring, Rabu (20/1).
Mantan petinggi Gojek ini menerangkan, asesmen nasional penting dilakukan di tahun 2021 untuk melihat hasil pembelajaran dan dampak dari pandemic Covid-19 ke satuan pendidikan. Selain itu, katanya, adanya asesmen nasional juga akan menjadi pemetaan untuk melihat mana sekolah yang tertinggal sehingga bias dibuat strategi anggaran dan bantuan untuk sekolah yang paling membutuhkan bantuan.
Baca Juga:
“Karena saat ini kita tidak punyai data sekolah dan daerah yang paling membutuhkan bantuan dari pemda dan pusat need bantuan dr pemda dan pusat dari sisi anggaran dan pelatihan dan lainnya dukungan dibutuhkan untuk paling tetinggal dan kita akan tahu itu dengan adanya asesmen nasional,” ujarnya. Baca juga: PGRI: Peta Jalan Pendidikan Perlu untuk Meningkatkan Profesional Guru
Dia juga menekankan bahwa tidak perlu ada persiapan khusus untuk asesmen nasional seperti mengikuti bimbel dan lainnya. Sebab asesmen nasional ini tidak ada dampaknya bagi kelajutan pendidikan murid di PPDB atau raport siswa. Asesmen naisonal, katanya, hanya memberikan visibilitas ke guru untuk bias memperbaiki diri dan juga untuk sekolahnya.
(mpw)
Berita Terkait
- Kebakaran Lahan Hanguskan Ruang Belajar dan Perpustakaan Sekolah
- Ini Kemampuan yang Harus Dimiliki Guru Saat Mengajar Selama Pandemi
- Ingat! Ini Dokumen yang Harus Dibawa Guru Saat Divaksin
- PGRI Minta Pemerintah Maksimalkan Data dan Prosedur Vaksinasi untuk Guru
- Dana BOS Rp52,5 T Bisa Dipakai untuk Pembukaan Sekolah dan Asesmen Nasional
- Ini Kebijakan Kemendikbud untuk DAK Fisik 2021
- DAK Fisik untuk Sekolah 2021 Mencapai Rp17,7 Triliun
- Dana BOS 2021 Mencapai Rp52,5 Triliun
- Ini Alasan Kemendikbud Transfer Langsung Dana BOS ke Rekening Sekolah
- Setengah Hati, Usulan Formasi Calon Guru PPPK dari Pemda Tak Optimal

TULIS KOMENTAR ANDA!