Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Kemenag Matangkan Peta Jalan Kemandirian Pesantren
loading...
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, menggelar FGD finalisasi kerangka rencana tindak lanjut Peta jalan Kemandirian pesantren (PJKP). Foto/Dok/Humas Kemenag
A
A
A
JAKARTA - Kelompok Kerja Kemandirian Pesantren, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren , Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama mematangkan finalisasi kerangka rencana tindak lanjut Peta Jalan Kemandirian Pesantren (PJKP).
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono Abdul Ghafur mengatakan, PJKP ini disusun sebagai bentuk implementasi dari amanat UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang salah satu fungsi pesantren adalah pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, PJKP ini direncanakan selesai akhir Maret 2021, sebab, pada awal April nanti Menteri Agama Yaqut Cholil Choumas akan menyampaikan langsung kepada Presiden RI Joko Widodo.
“PJKP ini digelar sebagai implementasi fungsi pesantren sebagai pemberdayaan masyarakat. Kami merencanakan selesai di akhir Maret, dan awal April sudah disampaikan ke Presiden melalui Pak Menteri,” kata Waryono Abdul Ghafurb dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews, Kamis (11/3/2021).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani melalui layanan daring menyampaikan bahwa pesantren harus terlibat dan berperan aktif dalam penguatan ekonomi.
Banyak bisnis yang bisa digeluti pesantren, antara lain halal food, halal style, termasuk di sektor seni, seperti gambus, kaligrafi, maupun kesenian lainnya yang juga memiliki nilai jual yang bisa dikembangkan pesantren.
“Pesantren harus terlibat aktif menguatkan potensi ekonominya, banyak varian bisnis yang bisa dikembangkan santri, halal food, halal style, kemudian pada sektor seni misalnya, seni kaligrafi, seni musik islami, dan lain-lain,” tutur Ramdhani.
FGD PJKP yang difasilitatori Alissa Wahid ini, diawali dengan mengulas bahan PJKP, kompilasi bahan, diskusi pendalaman, evaluasi pendalaman dan diakhiri dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut.
Acara tersebut juga dihadiri Asdep Ekonomi Syariah dan Keuangan Inklusi Kemenko Perekonomian, Erdiriyo, Kasubdit Pendidikan Pesantren Basnang Said, Staf Khsusus Menteri Nuruzzaman dan Wibowo Prasetyo, Ketua Pokja PJKP Hasanudin Ali, Ketua RMI PBNU Abdul Ghaffarrozin, Perwakilan Bank Indonesia, Haryono dan Yunita serta enterpreuner dan akademisi.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono Abdul Ghafur mengatakan, PJKP ini disusun sebagai bentuk implementasi dari amanat UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang salah satu fungsi pesantren adalah pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, PJKP ini direncanakan selesai akhir Maret 2021, sebab, pada awal April nanti Menteri Agama Yaqut Cholil Choumas akan menyampaikan langsung kepada Presiden RI Joko Widodo.
“PJKP ini digelar sebagai implementasi fungsi pesantren sebagai pemberdayaan masyarakat. Kami merencanakan selesai di akhir Maret, dan awal April sudah disampaikan ke Presiden melalui Pak Menteri,” kata Waryono Abdul Ghafurb dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews, Kamis (11/3/2021).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani melalui layanan daring menyampaikan bahwa pesantren harus terlibat dan berperan aktif dalam penguatan ekonomi.
Banyak bisnis yang bisa digeluti pesantren, antara lain halal food, halal style, termasuk di sektor seni, seperti gambus, kaligrafi, maupun kesenian lainnya yang juga memiliki nilai jual yang bisa dikembangkan pesantren.
“Pesantren harus terlibat aktif menguatkan potensi ekonominya, banyak varian bisnis yang bisa dikembangkan santri, halal food, halal style, kemudian pada sektor seni misalnya, seni kaligrafi, seni musik islami, dan lain-lain,” tutur Ramdhani.
FGD PJKP yang difasilitatori Alissa Wahid ini, diawali dengan mengulas bahan PJKP, kompilasi bahan, diskusi pendalaman, evaluasi pendalaman dan diakhiri dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut.
Acara tersebut juga dihadiri Asdep Ekonomi Syariah dan Keuangan Inklusi Kemenko Perekonomian, Erdiriyo, Kasubdit Pendidikan Pesantren Basnang Said, Staf Khsusus Menteri Nuruzzaman dan Wibowo Prasetyo, Ketua Pokja PJKP Hasanudin Ali, Ketua RMI PBNU Abdul Ghaffarrozin, Perwakilan Bank Indonesia, Haryono dan Yunita serta enterpreuner dan akademisi.
(mpw)
Explore More