Mimpi Guru Honorer Masih Tertunda
Kamis, 18 Maret 2021 - 05:50 WIB
loading...
A
A
A
Sebelumnya, pemerintah pusat telah menetapkan kebutuhan CPNS dan PPPK sebanyak 1,3 juta. Satu juta di antaranya untuk formasi PPPK guru. Lalu sekitar 189.000 formasi untuk pemerintah daerah yang terdiri dari 70.000 PPPK non guru dan 119.000 CPNS. Sisanya 83.000 formasi untuk instansi pusat yang terdiri atas 50% PPPK dan 50% CPNS.
Seperti diketahui, dengan jumlah penduduk 270 juta, Indonesdias membutuhkan jumlah tenaga pendidik sangat banyak. Pada 2019. jumlah guru berstatus PNS sekitar 1,5 juta pada 2019. Namun, angka itu terus berkurang karena adanya guru yang pensiun.
Karena itulah, pemerintah menawarkan 1 juta PPPK sebagai solusi bagi guru honorer, baik terbentur batasan usia 35 tahun maupun yang belum lolos tes calon CPNS. Di sisi lain, jumlah guru honorer Indonesia cukup banyak, sekitar 1,6 juta orang. Angka terlihat saat Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan guru penerima bantuan kuota.
Status PPPK akan membuat penghasilan guru honorer menjadi sama dengan PNS. Namun, tidak mendapatkan pensiun. Satu lagi yang membuat was-was, sewaktu-waktu mereka bisa diputus kontrak kerjanya. Dengan demikian, PPPK menjadi jalan tengah untuk para guru yang sudah mengabdi puluhan tahun mengingat mereka terbentur Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih mengingatkan, jika pemerintah tidak menyelesaikan masalah guru honorer, tabungan masalah akan terus bertambah. “Dengan pemerintah mengalokasikan 1 juta PPPK dari guru honorer itu sudah menyelesaikan sebagian masalah. Sayang kebijakan pusat dan daerah tidak sinkron. Akhirnya hanya terdaftar 513.000. Apalagi tidak merekrut tenaga pendidikan ini malah menjadi masalah baru,” ujarnya kepada Koran SINDO, Rabu (17/3/2021).
Dalam pandangannya, ketidaksinkronan tersebut terjadi karena pemda tidak percaya bahwa PPPK akan dibiayai APBN. Sebab, Permendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penggajian dan Tunjangan PPPK, di pasal 2 masih menyebut PPPK yang diangkat di daerah dibiayai oleh APBD. Bahkan, Kemenpan RB masih meminta daerah yang mengajukan PPPK kesanggupan APBD untuk membiayai ajuannya,” tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sebagai mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan sejumlah stakeholder lainnya, termasuk para guru, Abdul Fikri lantas banyak menerima keluhan dan keinginan para guru. Menurutnya, para guru honorer itu bukan menjadi PPPK, tetapi CPNS karena PPPK tidak ada kejelasan masa depan. “Komisi X masih membahas di Panja Pengangkatan GTK honorer menjadi ASN,” pungkasnya.
Seperti diketahui, dengan jumlah penduduk 270 juta, Indonesdias membutuhkan jumlah tenaga pendidik sangat banyak. Pada 2019. jumlah guru berstatus PNS sekitar 1,5 juta pada 2019. Namun, angka itu terus berkurang karena adanya guru yang pensiun.
Karena itulah, pemerintah menawarkan 1 juta PPPK sebagai solusi bagi guru honorer, baik terbentur batasan usia 35 tahun maupun yang belum lolos tes calon CPNS. Di sisi lain, jumlah guru honorer Indonesia cukup banyak, sekitar 1,6 juta orang. Angka terlihat saat Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan guru penerima bantuan kuota.
Status PPPK akan membuat penghasilan guru honorer menjadi sama dengan PNS. Namun, tidak mendapatkan pensiun. Satu lagi yang membuat was-was, sewaktu-waktu mereka bisa diputus kontrak kerjanya. Dengan demikian, PPPK menjadi jalan tengah untuk para guru yang sudah mengabdi puluhan tahun mengingat mereka terbentur Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih mengingatkan, jika pemerintah tidak menyelesaikan masalah guru honorer, tabungan masalah akan terus bertambah. “Dengan pemerintah mengalokasikan 1 juta PPPK dari guru honorer itu sudah menyelesaikan sebagian masalah. Sayang kebijakan pusat dan daerah tidak sinkron. Akhirnya hanya terdaftar 513.000. Apalagi tidak merekrut tenaga pendidikan ini malah menjadi masalah baru,” ujarnya kepada Koran SINDO, Rabu (17/3/2021).
Dalam pandangannya, ketidaksinkronan tersebut terjadi karena pemda tidak percaya bahwa PPPK akan dibiayai APBN. Sebab, Permendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penggajian dan Tunjangan PPPK, di pasal 2 masih menyebut PPPK yang diangkat di daerah dibiayai oleh APBD. Bahkan, Kemenpan RB masih meminta daerah yang mengajukan PPPK kesanggupan APBD untuk membiayai ajuannya,” tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sebagai mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan sejumlah stakeholder lainnya, termasuk para guru, Abdul Fikri lantas banyak menerima keluhan dan keinginan para guru. Menurutnya, para guru honorer itu bukan menjadi PPPK, tetapi CPNS karena PPPK tidak ada kejelasan masa depan. “Komisi X masih membahas di Panja Pengangkatan GTK honorer menjadi ASN,” pungkasnya.
(ynt)
Lihat Juga :
