Biaya KIP Kuliah Sampai Rp12 Juta, DPR Harap PTS Akreditasi C Tak Ditinggalkan

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan bahwa skema program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 2021 akan diubah. Yang pada 2020, program senilai Rp 1,3 triliun itu dibagi secara merata untuk 200.000 penerima. Untuk 2021, program senilai Rp 2,5 triliun ini akan dibagi sesuai dengan akreditasi kampus dan indeks biaya hidup yang dibagi ke dalam 5 klaster.

Menanggapi kebijakan ini, Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih menyambut baik. Skema ini meningkatkan kualitas program KIP Kuliah itu sendiri, karena muncul banyak aspirasi bahwa tidak semua perguruan tinggi (PT) mau menerima siswa dengan program KIP Kuliah ini.



“Kalau sisi kualitas ini naik, karena ada banyak tuntutan dari bawah bahwa pebeberapa perguruan tinggi tertentu itu tidak menerima KIP Kuliah, karena kalau sudah menerima dia tidak boleh memungut apapun sampai lulus. Padahal, satu semester Rp2,4 juta itu ada perguruan tertentu itu tidak cukup, ada yang Rp 4 juta, Rp 6 juta dan seterusnya,” kata Fikri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/3/2021).

“Sehingga ini nampaknya Kemendikbud mendengarkan aspirasi dan mengakomodasi aspirasi dari bawah itu,” sambungnya.

Namun, politikus PKS ini melihat akan ada problematika yang muncul kemudian hari, bahwa kebijakan ini hanya akan mengakomodasi PT yang terakreditasi baik, karena untuk PT yang akreditasinya A biaya kuliahnya sekitar Rp 6 juta- Rp12 juta. Sehingga, para siswa akan meninggalkan PT kelas C yang lemah.



“Orang berbondong-bondong masuk PT dengan akreditasi bagus, kemudian akhirnya yang yang akreditas rendah jatahnya berkurang,” terang Fikri.

Sehingga, Fikri menyarankan bahwa kemungkinan ini juga perlu dipastikan oleh Kemendikbud. Jangan sampai, PT yang akreditasinya C atau sering disebut dhuafa oleh mereka ini mahasiswanya berkurang, padahal selama ini mereka menampung mahasiswa dari program KIP Kuliah ini.

“Kemarin kan mereka banyak menerima, diakomodasi dalam jumlah besar dan sangat terbantu perguruan tingginya menjadi hidup,” pesannya.

Namun, sekali lagi Fikri menyambut baik kebijakan ini, karena bagi masyarakat, akses ke perguruan tinggi menjadi meningkat. Mereka bisa memilih jurusan atau kampus yang berbiaya tinggi. Hanya saja, nasib PT berakreditasi rendah perlu dipertimbangkan.

“Satu saya apresiasi, dua dengan catatan tidak meninggalkan yang miskin,” pungkas Fikri.