Sekolah di Tengah Pandemi, Pemerintah Pertimbangkan Kesehatan Mental Anak
loading...
A
A
A
Fakta kedua lanjut Menteri Nadiem, adalah dampak kepada psiko sosial kepada siswa. Sebab banyak sekali anak yang mengalami kebosanan di dalam rumah, kejenuhan, dengan begitu banyaknya video conference yang dilakukan.
Pihaknya mengevaluasi bahwa kondisi belajar tidak dinamis; siswa kesepian dan mengalami depresi karena tidak bertemu dengan teman-teman dan gurunya.
Belum lagi ditambah berbagai permasalahan domestik, mulai dari stres yang disebabkan terlalu banyak berinteraksi di rumah dan kurang ke luar. Nadiem mengaku pihaknya juga menerima laporan siswa yang mengalami berbagai macam kekerasan domestik selama di rumah.
"Ini juga terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Juga peningkatan level stres daripada orang tua. Yang dengan kesibukannya juga harus membantu membimbing anaknya dalam proses pembelajaran jarak jauh," urainya.
Dari berbagai faktor yang ada, Pemerintah membuat penilaian bahwa PJJ tidak optimal. Khususnya di wilayah pelosok dan terluar dimana infrastruktur teknologinya kurang memadai.
"Kita tidak bisa menunggu lagi dan mengorbankan pembelajaran dan kesehatan mental daripada murid-murid kita," tegas Nadiem.
Maka itulah secara perlahan sekolah tatap muka dikembalikan. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Semisal, kapasitas maksimal adalah 50 persen kapasitas, dan juga tidak ada aktivitas di luar pembelajaran sendiri.
"Jadinya masuk sekolah, tidak ada ekstrakurikuler, dan tidak ke kantin. Masuk sekolah dan langsung pulang. Dan setengah dari kapasitas kelasnya itu tidak bisa di satu ruangan, di saat yang sama. Di semua sekolah untuk melakukan tatap muka harus melakukan proses rotasi. Tentunya masker itu wajib. Fasilitas sanitasi juga wajib, checklist-nya juga sangat jelas gitu," bebernya.
Hanya saja, walau Pemda sudah dibolehkan sejak awal tahun ini, proses akselerasi di daerah belum terjadi. Pemerintah pusat sendiri mendorongnya lewat mendahulukan vaksinasi para guru. Sehingga sekolah bisa diwajibkan melayani opsi pembelajaran tatap muka.
"Mau itu dilakukan dua kali seminggu, tiga kali seminggu dengan rotasi pagi - sore, itu terserah sekolahnya untuk melakukannya. Tetapi opsi tatap muka itu wajib dilakukan oleh sekolah. Keputusan apakah anak itu pergi ke sekolah untuk melaksanakan tatap muka atau tidak masih ada di orangtuanya," kata Nadiem.
Pihaknya mengevaluasi bahwa kondisi belajar tidak dinamis; siswa kesepian dan mengalami depresi karena tidak bertemu dengan teman-teman dan gurunya.
Belum lagi ditambah berbagai permasalahan domestik, mulai dari stres yang disebabkan terlalu banyak berinteraksi di rumah dan kurang ke luar. Nadiem mengaku pihaknya juga menerima laporan siswa yang mengalami berbagai macam kekerasan domestik selama di rumah.
"Ini juga terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Juga peningkatan level stres daripada orang tua. Yang dengan kesibukannya juga harus membantu membimbing anaknya dalam proses pembelajaran jarak jauh," urainya.
Dari berbagai faktor yang ada, Pemerintah membuat penilaian bahwa PJJ tidak optimal. Khususnya di wilayah pelosok dan terluar dimana infrastruktur teknologinya kurang memadai.
"Kita tidak bisa menunggu lagi dan mengorbankan pembelajaran dan kesehatan mental daripada murid-murid kita," tegas Nadiem.
Maka itulah secara perlahan sekolah tatap muka dikembalikan. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Semisal, kapasitas maksimal adalah 50 persen kapasitas, dan juga tidak ada aktivitas di luar pembelajaran sendiri.
"Jadinya masuk sekolah, tidak ada ekstrakurikuler, dan tidak ke kantin. Masuk sekolah dan langsung pulang. Dan setengah dari kapasitas kelasnya itu tidak bisa di satu ruangan, di saat yang sama. Di semua sekolah untuk melakukan tatap muka harus melakukan proses rotasi. Tentunya masker itu wajib. Fasilitas sanitasi juga wajib, checklist-nya juga sangat jelas gitu," bebernya.
Hanya saja, walau Pemda sudah dibolehkan sejak awal tahun ini, proses akselerasi di daerah belum terjadi. Pemerintah pusat sendiri mendorongnya lewat mendahulukan vaksinasi para guru. Sehingga sekolah bisa diwajibkan melayani opsi pembelajaran tatap muka.
"Mau itu dilakukan dua kali seminggu, tiga kali seminggu dengan rotasi pagi - sore, itu terserah sekolahnya untuk melakukannya. Tetapi opsi tatap muka itu wajib dilakukan oleh sekolah. Keputusan apakah anak itu pergi ke sekolah untuk melaksanakan tatap muka atau tidak masih ada di orangtuanya," kata Nadiem.
Lihat Juga :
