Sekolah di Tengah Pandemi, Pemerintah Pertimbangkan Kesehatan Mental Anak
loading...
A
A
A
"Kita tidak bisa menunggu lagi dan mengorbankan pembelajaran dan kesehatan mental daripada murid-murid kita," tegas Nadiem.
Maka itulah secara perlahan sekolah tatap muka dikembalikan. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Semisal, kapasitas maksimal adalah 50 persen kapasitas, dan juga tidak ada aktivitas di luar pembelajaran sendiri.
"Jadinya masuk sekolah, tidak ada ekstrakurikuler, dan tidak ke kantin. Masuk sekolah dan langsung pulang. Dan setengah dari kapasitas kelasnya itu tidak bisa di satu ruangan, di saat yang sama. Di semua sekolah untuk melakukan tatap muka harus melakukan proses rotasi. Tentunya masker itu wajib. Fasilitas sanitasi juga wajib, checklist-nya juga sangat jelas gitu," bebernya.
Hanya saja, walau Pemda sudah dibolehkan sejak awal tahun ini, proses akselerasi di daerah belum terjadi. Pemerintah pusat sendiri mendorongnya lewat mendahulukan vaksinasi para guru. Sehingga sekolah bisa diwajibkan melayani opsi pembelajaran tatap muka.
"Mau itu dilakukan dua kali seminggu, tiga kali seminggu dengan rotasi pagi - sore, itu terserah sekolahnya untuk melakukannya. Tetapi opsi tatap muka itu wajib dilakukan oleh sekolah. Keputusan apakah anak itu pergi ke sekolah untuk melaksanakan tatap muka atau tidak masih ada di orangtuanya," kata Nadiem.
Sejauh ini, berdasarkan penelitian pihaknya, Nadiem mengatakan banyak sekali orang tua yang merasa kesehatan mental anaknya sudah sangat rentan. Sehingga untuk mengembalikannya ke sekolah menjadi opsi solusi yang sangat penting.
"Keputusan apakah anak itu pergi sekolah tatap muka atau melanjutkan PJJ itu ada di orang tua. Tetapi sekolah diwajibkan melaksankan tatap muka terbatas, memberikan opsi tatap muka terbatas kepada semua muridnya pada saat gurunya sudah divaksinasi," kata dia.
Anggota Komisi X DPR, Andreas Hugo Pareira mengatakan pihaknya mengapresiasi Pemerintah yang sudah melakukan evaluasi dan memahami permasalahan yang terjadi. Mau tak mau, harus diakui bahwa di era pandemi maupun new normal, faktor teknologi informasi sangat menentukan sukses atau tidaknya proses pendidikan.
Selain itu, para guru juga harus disiapkan baik dari segi vaksinasi maupun prosedur lainnya. Sehingga Sekolah harus sudah memulai opsi pendidikan tatap muka dengan segala situasinya.
"Akan tetapi, yang kita penting untuk garis bawahi adalah keputusan tetap ada pada orang tua murid dan siswa, apakah akan melakukan PJJ atau sekolah tatap muka," kata Andreas.
Maka itulah secara perlahan sekolah tatap muka dikembalikan. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Semisal, kapasitas maksimal adalah 50 persen kapasitas, dan juga tidak ada aktivitas di luar pembelajaran sendiri.
"Jadinya masuk sekolah, tidak ada ekstrakurikuler, dan tidak ke kantin. Masuk sekolah dan langsung pulang. Dan setengah dari kapasitas kelasnya itu tidak bisa di satu ruangan, di saat yang sama. Di semua sekolah untuk melakukan tatap muka harus melakukan proses rotasi. Tentunya masker itu wajib. Fasilitas sanitasi juga wajib, checklist-nya juga sangat jelas gitu," bebernya.
Hanya saja, walau Pemda sudah dibolehkan sejak awal tahun ini, proses akselerasi di daerah belum terjadi. Pemerintah pusat sendiri mendorongnya lewat mendahulukan vaksinasi para guru. Sehingga sekolah bisa diwajibkan melayani opsi pembelajaran tatap muka.
"Mau itu dilakukan dua kali seminggu, tiga kali seminggu dengan rotasi pagi - sore, itu terserah sekolahnya untuk melakukannya. Tetapi opsi tatap muka itu wajib dilakukan oleh sekolah. Keputusan apakah anak itu pergi ke sekolah untuk melaksanakan tatap muka atau tidak masih ada di orangtuanya," kata Nadiem.
Sejauh ini, berdasarkan penelitian pihaknya, Nadiem mengatakan banyak sekali orang tua yang merasa kesehatan mental anaknya sudah sangat rentan. Sehingga untuk mengembalikannya ke sekolah menjadi opsi solusi yang sangat penting.
"Keputusan apakah anak itu pergi sekolah tatap muka atau melanjutkan PJJ itu ada di orang tua. Tetapi sekolah diwajibkan melaksankan tatap muka terbatas, memberikan opsi tatap muka terbatas kepada semua muridnya pada saat gurunya sudah divaksinasi," kata dia.
Anggota Komisi X DPR, Andreas Hugo Pareira mengatakan pihaknya mengapresiasi Pemerintah yang sudah melakukan evaluasi dan memahami permasalahan yang terjadi. Mau tak mau, harus diakui bahwa di era pandemi maupun new normal, faktor teknologi informasi sangat menentukan sukses atau tidaknya proses pendidikan.
Selain itu, para guru juga harus disiapkan baik dari segi vaksinasi maupun prosedur lainnya. Sehingga Sekolah harus sudah memulai opsi pendidikan tatap muka dengan segala situasinya.
"Akan tetapi, yang kita penting untuk garis bawahi adalah keputusan tetap ada pada orang tua murid dan siswa, apakah akan melakukan PJJ atau sekolah tatap muka," kata Andreas.
Lihat Juga :
