Ribuan Guru Madrasah Menjerit Tuntut Keadilan dan Kesejahteraan, di Mana Kemenag?
loading...
A
A
A
BANDUNG - Ribuan gurumadrasah di Provinsi Jawa Barat menuntut pemerintah memberikan keadilan dan kesejahteraan, agar fokus dalam memberikan pembelajaran kepada anak didiknya.
Keluhan tersebut disampaikan Ketua Dewan Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Jabar, Hasbullah. Menurutnya, proporsi anggaran dari pemerintah pusat untuk guru madrasah masih timpang.
"Kita bisa melihat, proporsi anggaran untuk madrasah di Kementerian Agama dengan sekolah yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perbedaannya terlampau ironis," ungkap Hasbullah di Bandung, Kamis (10/6/2021).
Tidak hanya itu, Hasbullah juga menyoroti masih timpangnya formasi pengangkatan guru honorer atau formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disiapkan bagi guru madrasah yang dinilainya juga masih timpang.
"PGM Jawa Barat akan turut menggedor demi kesetaraan yang berkeadilan," tegasnya.
Meski begitu, pihaknya berkomitmen meningkatkan kapasitas guru madrasah, agar berdaya saing dengan kerangka program yang mengarah pada perjuangan nasib dan kesetaraan guru madrasah.
Program tersebut akan fokus pada peningkatan kapasitas guru madrasah untuk menjawab tantangan teknologi sekaligus adaptif dengan kondisi pendidikan di masa pandemi.
"Peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi salah satu yang utama. Kemudian, kesejahteraan bukan hanya karena soal pendapatan, tetapi upaya memenuhi kebutuhan dirinya agar bisa berfokus melaksanakan kegiatan pembelajaran," jelas Hasbullah.
Pelantikan Hybrid
Dewan PGM Jabar telah melaksanakan pelantikan pengurus secara hydbrid (online dan offline) di Pusat Dakwah Islam (Pusdai), Kota Bandung, Selasa (8/6/2021) lalu. Melalui pelantikan tersebut, Hasbullah dan jajaran pengurus resmi menjabat untuk periode 2021-2026.
Pelantikan dihadiri Ketua Umum DPP PGM Indonesia, Agus Ridhallah dan Sekretaris Umum, Neni Argaeni. Lalu, dari Unsur Kanwil Kementerian Agama Jabar diwakili Kabid Pendidikan Madrasah, Yusuf Umar, sedangkan dari Pemerintah Provinsi Jabar diwakili Kabag Bina Mental Biro Kesra, Supriyadi.
Ketua Umum DPP PGM Indonesia, Agus Ridhallah mengatakan, pelantikan menjadi momentum penting dalam proses kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan di tubuh organisasi.
"PGM harus selalu hadir dalam mengawal kepentingan dan aspirasi guru madrasah dari jenjang RA, MI, MTs dan MA se-Jawa Barat. Seluruh pengurus yang dilantik, agar menyatu dan solid dalam kepengurusan DPW PGM Indonesia Jawa Barat," tegasnya.
Sementara itu, Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Jabar, Yusuf Umar menyatakan, pihaknya siap membangun sinergitas dengan PGM untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru madrasah.
"Setelah pelantikan ini, kita akan fokus membangun sinergitas untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru madrasah. Di samping itu, prioritas penting yang perlu diterapkan oleh guru madrasah se-Jawa Barat, yakni menguatkan praktek moderasi beragama di lingkungan madrasah dan menyosialisasikannya ke semua lingkungan madrasah," katanya.
Keluhan tersebut disampaikan Ketua Dewan Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Jabar, Hasbullah. Menurutnya, proporsi anggaran dari pemerintah pusat untuk guru madrasah masih timpang.
"Kita bisa melihat, proporsi anggaran untuk madrasah di Kementerian Agama dengan sekolah yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perbedaannya terlampau ironis," ungkap Hasbullah di Bandung, Kamis (10/6/2021).
Tidak hanya itu, Hasbullah juga menyoroti masih timpangnya formasi pengangkatan guru honorer atau formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disiapkan bagi guru madrasah yang dinilainya juga masih timpang.
"PGM Jawa Barat akan turut menggedor demi kesetaraan yang berkeadilan," tegasnya.
Meski begitu, pihaknya berkomitmen meningkatkan kapasitas guru madrasah, agar berdaya saing dengan kerangka program yang mengarah pada perjuangan nasib dan kesetaraan guru madrasah.
Program tersebut akan fokus pada peningkatan kapasitas guru madrasah untuk menjawab tantangan teknologi sekaligus adaptif dengan kondisi pendidikan di masa pandemi.
"Peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi salah satu yang utama. Kemudian, kesejahteraan bukan hanya karena soal pendapatan, tetapi upaya memenuhi kebutuhan dirinya agar bisa berfokus melaksanakan kegiatan pembelajaran," jelas Hasbullah.
Pelantikan Hybrid
Dewan PGM Jabar telah melaksanakan pelantikan pengurus secara hydbrid (online dan offline) di Pusat Dakwah Islam (Pusdai), Kota Bandung, Selasa (8/6/2021) lalu. Melalui pelantikan tersebut, Hasbullah dan jajaran pengurus resmi menjabat untuk periode 2021-2026.
Pelantikan dihadiri Ketua Umum DPP PGM Indonesia, Agus Ridhallah dan Sekretaris Umum, Neni Argaeni. Lalu, dari Unsur Kanwil Kementerian Agama Jabar diwakili Kabid Pendidikan Madrasah, Yusuf Umar, sedangkan dari Pemerintah Provinsi Jabar diwakili Kabag Bina Mental Biro Kesra, Supriyadi.
Ketua Umum DPP PGM Indonesia, Agus Ridhallah mengatakan, pelantikan menjadi momentum penting dalam proses kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan di tubuh organisasi.
"PGM harus selalu hadir dalam mengawal kepentingan dan aspirasi guru madrasah dari jenjang RA, MI, MTs dan MA se-Jawa Barat. Seluruh pengurus yang dilantik, agar menyatu dan solid dalam kepengurusan DPW PGM Indonesia Jawa Barat," tegasnya.
Sementara itu, Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Jabar, Yusuf Umar menyatakan, pihaknya siap membangun sinergitas dengan PGM untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru madrasah.
"Setelah pelantikan ini, kita akan fokus membangun sinergitas untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru madrasah. Di samping itu, prioritas penting yang perlu diterapkan oleh guru madrasah se-Jawa Barat, yakni menguatkan praktek moderasi beragama di lingkungan madrasah dan menyosialisasikannya ke semua lingkungan madrasah," katanya.
(mpw)