Pemerintah Diminta Kaji Matang Rencana Pembukaan Sekolah
loading...
Foto: dok/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah membuka kembali sekolah pada 15 Juni 2020 sebagai bagian dari penerapan new normal mendapat kritikan tajam. Menggelar kegiatan belajar mengajar di sekolah pada saat pandemi Covid-19 belum mereda dinilai sangat membahayakan keselamatan anak.
Apalagi, faktanya anak juga rentan tertular virus sebagaimana orang dewasa. Hal ini tergambar dari hasil pendeteksian Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Hingga 18 Mei 2020, anak yang terdata sebagai pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 3.324 orang, 129 di antaranya meninggal dunia. Ada 584 anak terkonfirmasi positif Covid-19, dan 14 di antaranya meninggal dunia. Temuan ini menunjukkan bahwa angka kesakitan dan kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia tergolong tinggi.
Berbagai kalangan lantas mendesak pemerintah memperpanjang masa belajar dari rumah. Kebijakan membuka kembali sekolah harus menjadi pilihan terakhir. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Muliadi mengatakan, kelompok yang rentan tertular virus bukan hanya manula. Anak-anak sama berisikonya. Melihat tingginya angka anak yang terjangkit virus, dia berharap kebijakan membuka sekolah menjadi pilihan terakhir. “Mohon dengan sangat, rencana membuka sekolah di saat seperti ini sangat tidak tepat. Ini demi kesehatan dan keselamatan anak-anak kita,” ujar pemerhati anak yang akrab disapa Kak Seto ini. (Baca: PKS: Pembukaan Sekolah Harus Tunggu Penurunan Penularan Corona)
Kak Seto menjelaskan, potensi anak tertular virus sangat besar karena memiliki aktivitas yang sulit dikendalikan. Saat bermain anak-anak kerap berpegangan tangan dan berangkulan sehingga memudahkan penularan.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, PGRI mendapat keluhan dari para orang tua yang resah akibat adanya rencana membuka kembali sekolah. Para orang tua itu ingin keputusan membuka sekolah didasarkan pada tren angka pasien terjangkit. Jika grafik pasien baru masih sangat tinggi, seharusnya kebijakan itu ditunda. ”Di satu sisi orang tua merasa bahwa anak-anak harus belajar, di sisi lain keselamatan mereka menjadi taruhannya,” ungkapnya kepada KORAN SINDO kemarin.
Pembukaan kembali sekolah, menurut Unifah, harus melalui kajian matang, antara lain perlu melihat kembali anggaran untuk menjamin keselamatan siswa di sekolah. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga diminta membuat panduan tentang pembelajaran yang efektif yang bisa dijadikan standard operating procedure (SOP) oleh pemerintah daerah. Nanti pemda akan menurunkan panduan itu ke seluruh jenjang sekolah—dari SD, SMP, SMA dan pesantren.
Anggota Komisi X DPR, Bramantyo Suwondo, menyebut keselamatan dan kesehatan masyarakat harus jadi prioritas utama dalam merealisasikan pembukaan kembali sekolah. Untuk itu, pemerintah harus yakin dulu situasi penyebaran Covid-19 sudah lebih terkontrol sebelum mengambil kebijakan. Pendidikan memang sangat penting, namun keselamatan anak yang merupakan generasi penerus bangsa jauh lebih penting dan harus diutamakan. "Menurut saya, kebijakan pembukaan sekolah kembali dapat dilakukan pada waktu saat angka penularan Covid-19 sudah memperlihatkan penurunan secara nasional," ujarnya kemarin.
Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, kepastian akan adanya pembukaan kembali sekolah pada 15 Juni itu akan diumumkan langsung oleh Mendikbud Nadiem Makarim maksimal dua pekan mendatang. “Kepastian masih menunggu pengumuman langsung dari Pak Menteri dalam 1-2 minggu ke depan,’’ katanya ketika dihubungi KORAN SINDO kemarin.
Hamid menjelaskan, pengumuman pembukaan sekolah ini bisa jadi diumumkan setelah protokol pembukaan layanan untuk masyarakat diterbitkan oleh Gugus Tugas Covid-19. Hamid memastikan, Kemendikbud akan membuat dan menerbitkan panduan pembelajaran kembali di sekolah saat masa pandemi ini untuk menjamin keselamatan siswa dan guru di lingkungan sekolah masing-masing.
Pembelajaran Jarak Jauh
Apalagi, faktanya anak juga rentan tertular virus sebagaimana orang dewasa. Hal ini tergambar dari hasil pendeteksian Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Hingga 18 Mei 2020, anak yang terdata sebagai pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 3.324 orang, 129 di antaranya meninggal dunia. Ada 584 anak terkonfirmasi positif Covid-19, dan 14 di antaranya meninggal dunia. Temuan ini menunjukkan bahwa angka kesakitan dan kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia tergolong tinggi.
Berbagai kalangan lantas mendesak pemerintah memperpanjang masa belajar dari rumah. Kebijakan membuka kembali sekolah harus menjadi pilihan terakhir. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Muliadi mengatakan, kelompok yang rentan tertular virus bukan hanya manula. Anak-anak sama berisikonya. Melihat tingginya angka anak yang terjangkit virus, dia berharap kebijakan membuka sekolah menjadi pilihan terakhir. “Mohon dengan sangat, rencana membuka sekolah di saat seperti ini sangat tidak tepat. Ini demi kesehatan dan keselamatan anak-anak kita,” ujar pemerhati anak yang akrab disapa Kak Seto ini. (Baca: PKS: Pembukaan Sekolah Harus Tunggu Penurunan Penularan Corona)
Kak Seto menjelaskan, potensi anak tertular virus sangat besar karena memiliki aktivitas yang sulit dikendalikan. Saat bermain anak-anak kerap berpegangan tangan dan berangkulan sehingga memudahkan penularan.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, PGRI mendapat keluhan dari para orang tua yang resah akibat adanya rencana membuka kembali sekolah. Para orang tua itu ingin keputusan membuka sekolah didasarkan pada tren angka pasien terjangkit. Jika grafik pasien baru masih sangat tinggi, seharusnya kebijakan itu ditunda. ”Di satu sisi orang tua merasa bahwa anak-anak harus belajar, di sisi lain keselamatan mereka menjadi taruhannya,” ungkapnya kepada KORAN SINDO kemarin.
Pembukaan kembali sekolah, menurut Unifah, harus melalui kajian matang, antara lain perlu melihat kembali anggaran untuk menjamin keselamatan siswa di sekolah. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga diminta membuat panduan tentang pembelajaran yang efektif yang bisa dijadikan standard operating procedure (SOP) oleh pemerintah daerah. Nanti pemda akan menurunkan panduan itu ke seluruh jenjang sekolah—dari SD, SMP, SMA dan pesantren.
Anggota Komisi X DPR, Bramantyo Suwondo, menyebut keselamatan dan kesehatan masyarakat harus jadi prioritas utama dalam merealisasikan pembukaan kembali sekolah. Untuk itu, pemerintah harus yakin dulu situasi penyebaran Covid-19 sudah lebih terkontrol sebelum mengambil kebijakan. Pendidikan memang sangat penting, namun keselamatan anak yang merupakan generasi penerus bangsa jauh lebih penting dan harus diutamakan. "Menurut saya, kebijakan pembukaan sekolah kembali dapat dilakukan pada waktu saat angka penularan Covid-19 sudah memperlihatkan penurunan secara nasional," ujarnya kemarin.
Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, kepastian akan adanya pembukaan kembali sekolah pada 15 Juni itu akan diumumkan langsung oleh Mendikbud Nadiem Makarim maksimal dua pekan mendatang. “Kepastian masih menunggu pengumuman langsung dari Pak Menteri dalam 1-2 minggu ke depan,’’ katanya ketika dihubungi KORAN SINDO kemarin.
Hamid menjelaskan, pengumuman pembukaan sekolah ini bisa jadi diumumkan setelah protokol pembukaan layanan untuk masyarakat diterbitkan oleh Gugus Tugas Covid-19. Hamid memastikan, Kemendikbud akan membuat dan menerbitkan panduan pembelajaran kembali di sekolah saat masa pandemi ini untuk menjamin keselamatan siswa dan guru di lingkungan sekolah masing-masing.
Pembelajaran Jarak Jauh
Lihat Juga :
