Dirjen Pendis: Pembentukan Ditjen Pesantren untuk Akomodir Kepentingan Pesantren
Selasa, 07 Desember 2021 - 18:36 WIB
loading...
A
A
A
"Yakin jadi? kan sekarang lagi pengurangan eselon 1 ya jadi antara jadi dan tidak jadi saya tidak tahu juga tergantung presiden. Bukan presiden juga sih ada Menpan RB, Menkeu dan sebagainya," ujarnya.
Mantan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini menjelaskan, latar belakang pembentukan Ditjen Pesantren karena lembaga non formal ini memang dianggap khas dan unik. Disahkannya UU Pesantren juga menjadi trigger pembentukan ditjen baru di lingkungan Kemenag.
Jika pengajuan Ditjen Pesantren disahkan, otomatis ke depannya Ditjen Pendidikan Islam hanya mengelola lembaga pendidikan seperti madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
"Karena kan di pesantren itu unik ya, misalnya mereka punya Majelis Masyaih untuk menjaga mutu kita punya BAN, punya BAS di pesantren tuh lain mekanismenya juga lain dan kurikulum tidak boleh diatur oleh negara karena mereka punya khas dan beda saja," ujarnya.
Dia juga mengatakan, saat ini Ditjen Pendis mengelola tiga persoalan yakni, dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, hal tersebut sulit dilakukan oleh pendidikan non pesantren.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan pembentukan Ditjen Pesantren di lingkungan Kemenag. Pembentukan ditjen pesantren tersebut menjadi kado istimewa dalam perayaan Hari Santri 2021.
Karena itu, dia pun meminta kepada Ketua Lembaga Rabithah Maahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI PBNU), KH Abdul Ghofar Rozin untuk mendukung pembentukan direktorat yang khusus menangani pesantren tersebut.
Mantan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini menjelaskan, latar belakang pembentukan Ditjen Pesantren karena lembaga non formal ini memang dianggap khas dan unik. Disahkannya UU Pesantren juga menjadi trigger pembentukan ditjen baru di lingkungan Kemenag.
Jika pengajuan Ditjen Pesantren disahkan, otomatis ke depannya Ditjen Pendidikan Islam hanya mengelola lembaga pendidikan seperti madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
"Karena kan di pesantren itu unik ya, misalnya mereka punya Majelis Masyaih untuk menjaga mutu kita punya BAN, punya BAS di pesantren tuh lain mekanismenya juga lain dan kurikulum tidak boleh diatur oleh negara karena mereka punya khas dan beda saja," ujarnya.
Dia juga mengatakan, saat ini Ditjen Pendis mengelola tiga persoalan yakni, dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, hal tersebut sulit dilakukan oleh pendidikan non pesantren.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan pembentukan Ditjen Pesantren di lingkungan Kemenag. Pembentukan ditjen pesantren tersebut menjadi kado istimewa dalam perayaan Hari Santri 2021.
Karena itu, dia pun meminta kepada Ketua Lembaga Rabithah Maahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI PBNU), KH Abdul Ghofar Rozin untuk mendukung pembentukan direktorat yang khusus menangani pesantren tersebut.
Lihat Juga :
