Akan Dihadiri 10 Ribu Peserta, Perpusnas Siap Gelar Rakornas Perpustakaan 2022

Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional yang menjadi tema kegiatan akbar tahunan Perpustakaan Nasional ini juga mengacu pada arahan Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana (TKDD) TA 2022 pada 29 November 2021.

Baca juga: Mengapa Lulusan Manajemen Industri Sangat Dibutuhkan Perusahaan? Ini Alasannya

Dua dari enam kebijakan utama yang disampaikan Presiden itu adalah peningkatan SDM yang unggul dan melanjutkan pembangunan infrastuktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Selain itu, dalam acara Opening Ceremony Presidency G20 pada 1 Desember 2021 lalu, Presiden menyatakan salah satu isu strategis yang menjadi fokus Indonesia adalah transformasi ekonomi berbasis digital.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 itu menetapkan tujuh agenda pembangunan nasional, di mana salah satunya adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Agenda ini dilaksanakan secara terpadu melalui salah satu program prioritasnya, yaitu penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

Arah kebijakan dan strategi program prioritas nasional ini adalah peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial. Untuk itu, Perpusnas menyusun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan tujuan RPJMN melalui Rencana Strategis (Renstra) Perpusnas Tahun 2020-2024.

Rakornas Bidang Perpustakaan 2022 dengan sistem luring akan dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta, dan secara daring melalui aplikasi Zoom. Rakornas akan dibuka secara resmi oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang juga didapuk sebagai pembicara kunci.

Mewakili DPR RI, Syaiful Huda yang kini menjabat Ketua Komisi X juga memaparkan dukungan legislatif dalam transformasi digital perpustakaan. Hadir pula Putut Hary Satyaka, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian.