Bukan Hanya Netflix, Serikat Guru Minta Film Anak Negeri Juga Diperhatikan

Terlebih lagi, konten yang ditayangkan Netflix menurutnya belum tentu sesuai dengan pendidikan dan nilai-nilai dasar yang ada di Indonesia. Sebab, materi tayangan dari perusahaan tersebut merupakan dari luar negeri.

“Ini berbahaya juga kan. Kalau konten dan temanya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan di Indonesia bagaimana?” lanjut anggota pengurus Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) itu.

Menurut sepengetahuannya, Netflix juga bermasalah karena Kementerian Keuangan sedang memburu pajak perusahaan yang berbasis di California, Amerika Serikat tersebut. Belum lagi, Netflix juga dikabarkan bermasalah oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Artinya, tidak ada koordinasi antara Kemendikbud dengan Kemenkominfo dan Kementerian Keuangan. Apalagi kalau (kerja sama) itu berbayar menggunakan anggaran Kemendikbud,” tandasnya.

Bila ada anggaran Kemendikbud yang keluar dalam kolaborasi itu, Satriwan mendesak agar dana tersebut dialokasikan untuk mendukung kebutuhan pokok guru dan siswa dalam pelaksanaan program Belajar dari Rumah. Apalagi, masih ada ribuan sekolah menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang belum terlayani internet.