Gandeng LPDP, Kemenag Siapkan 10.000 Kuota Pendidikan Profesi Guru PAI dan Umum
Jum'at, 02 September 2022 - 21:38 WIB
loading...
Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan 10.000 kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk PAI dan Umum. Foto/Dok/Pendis Kemenag
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Agama ( Kemenag ) tengah menyiapkan 10.000 kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG). Skema dan mekanisme pemanfaatan kuota itu dibahas bersama dalam Rapat Koordinasi Pasca Pelaksanaan Sertifikasi Guru Madrasah Angkatan I.
Dirjen Pendidikan Islam ( Pendis ) Kemenag, M Ali Ramdhani mengatakan, Kementerian Agama sedang menyiapkan mekanisme baru pelaksanaan PPG melalui program PMU Kemenag-LPDP. Pada tahap awal, tersedia kuota 10.000 untuk guru mapel Pendidikan Agama Islam (PAI) maupun umum.
Baca juga: Kisah Muhammad Ilyas, Siswa MAN IC Serpong Peraih UTBK 2022 dengan Nilai Sempurna
"Oleh karenanya, perlu dirumuskan strategi agar proses administrasi maupun teknis pelaksanaannya bisa teralokasi dan terealisasi dengan baik," tegas M Ali Ramdhani seperti dilansir dari laman resmi Kemenag, Jumat (2/9/2022).
Guru Besar UIN Gunung Jati Bandung ini meminta jajaranya untuk segera menyusun timeline dan rencana alokasi 10.000 kuota PPG secara berkeadilan dan terbuka. Untuk itu, perlu koordinasi yang efesien dan efektif dengan para steakholders.
Dirjen Pendidikan Islam ( Pendis ) Kemenag, M Ali Ramdhani mengatakan, Kementerian Agama sedang menyiapkan mekanisme baru pelaksanaan PPG melalui program PMU Kemenag-LPDP. Pada tahap awal, tersedia kuota 10.000 untuk guru mapel Pendidikan Agama Islam (PAI) maupun umum.
Baca juga: Kisah Muhammad Ilyas, Siswa MAN IC Serpong Peraih UTBK 2022 dengan Nilai Sempurna
"Oleh karenanya, perlu dirumuskan strategi agar proses administrasi maupun teknis pelaksanaannya bisa teralokasi dan terealisasi dengan baik," tegas M Ali Ramdhani seperti dilansir dari laman resmi Kemenag, Jumat (2/9/2022).
Guru Besar UIN Gunung Jati Bandung ini meminta jajaranya untuk segera menyusun timeline dan rencana alokasi 10.000 kuota PPG secara berkeadilan dan terbuka. Untuk itu, perlu koordinasi yang efesien dan efektif dengan para steakholders.
Lihat Juga :
