Synergy Policies Perkuat Jaringan Kerja Sama Antarsekolah, Guru, dan Instansi Pemerintah
loading...
Seorang guru tengah mengajar siswa SMA di Jakarta. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Synergy Policies bertekad untuk bersama-sama memperkuat jaringan kerja sama antar sekolah , guru, dan instansi pemerintah demi meningkatkan sebaran pendidikan berkualitas di Sumatera Utara.
Hal tersebut terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) “Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas : Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru di Provinsi Sumatera Utara” Rabu (16/11/2022).
Komitmen ini dirumuskan melalui tiga rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada Diskusi Publik Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas di Provinsi Sumatera Utara yaitu:
1) Mendorong terbentuknya regulasi dan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk menunjang implementasi Kurikulum Merdeka.
2) Meningkatkan penggunaan Rapor Pendidikan sebagai acuan perencanaan penggunaan dana pendidikan.
3) Memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana alokasi untuk pendidikan.
Direktur Eksekutif Synergy Policies Dinna Prapto Raharja, menyimpulkan bahwa para pelaku pendidikan sebenarnya tidak ingin bergerak sendiri-sendiri.
"Justru melalui FGD tersebut mereka saling tukar pikiran mengidentifikasi cara-cara memperkuat kolaborasi untuk mengatasi ragam keterbatasan yang mereka alami selaku pejabat, pengawas, kepala sekolah dan guru dan mencari terobosan-terobosan agar proses pembelajaran berjalan lancar dan sukses,” terangnya.
Hal tersebut terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) “Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas : Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru di Provinsi Sumatera Utara” Rabu (16/11/2022).
Komitmen ini dirumuskan melalui tiga rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada Diskusi Publik Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas di Provinsi Sumatera Utara yaitu:
1) Mendorong terbentuknya regulasi dan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk menunjang implementasi Kurikulum Merdeka.
2) Meningkatkan penggunaan Rapor Pendidikan sebagai acuan perencanaan penggunaan dana pendidikan.
3) Memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana alokasi untuk pendidikan.
Direktur Eksekutif Synergy Policies Dinna Prapto Raharja, menyimpulkan bahwa para pelaku pendidikan sebenarnya tidak ingin bergerak sendiri-sendiri.
"Justru melalui FGD tersebut mereka saling tukar pikiran mengidentifikasi cara-cara memperkuat kolaborasi untuk mengatasi ragam keterbatasan yang mereka alami selaku pejabat, pengawas, kepala sekolah dan guru dan mencari terobosan-terobosan agar proses pembelajaran berjalan lancar dan sukses,” terangnya.
Explore More