Synergy Policies Perkuat Jaringan Kerja Sama Antarsekolah, Guru, dan Instansi Pemerintah

Salah satu terobosan sederhana yang dilakukan siswa dan guru di Kabupaten Karo misalnya dengan menitipkan HP mereka ke supir angkot untuk bisa mendapatkan sinyal internet, agar pesan-pesan yang masuk ke grup pengajaran bisa diterima.

“Hal ini mereka lakukan karena keterbatasan jaringan internet di lokasi sekolah mereka,” terang Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Laksana Ketaren, S.Pd., M.Pd.

“Bahkan ada guru yang lulus menjadi guru PPPK dengan menggunakan cara tersebut,” tutur Laksana.

Uniknya, lanjut dia, supir angkot yang sering pergi ke kota di mana jaringan internetnya lebih baik dimintai bantuan untuk mengunduh bahan-bahan pelajaran untuk kemudian dibagikan oleh guru kepada para siswa.

Selain terobosan untuk mengatasi kendala pembelajaran, peningkatan sebaran pendidikan berkualitas juga membutuhkan komitmen pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam hal penggunaan dana pendidikan.

“Dana BOS harus dipergunakan dengan lebih bertanggungjawab dan tepat sasaran,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Anderiasta Tarigan, A.P., M.Si.

“Semua pemangku kepentingan termasuk perwakilan guru dan kepala sekolah, Bappeda, para pengawas, dinas pendidikan dan DPRD agar satu visi, sama-sama tahu realisasi anggaran pendidikan seperti apa,” imbuh Anderiasta.

Menurutnya, diperlukan upaya untuk memastikan ketersediaan anggaran guna mendukung program pendidikan seperti pembentukan dana abadi dengan melibatkan alumni sekolah, masyarakat dan mitra pembangunan.

Pelibatan mitra pembangunan dan pihak swasta menurut Ropin Sigalingging, M.Pd., Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, adalah salah satu inovasi untuk mengatasi kendala dunia pendidikan di Sumatra Utara.

“Kami berharap ada peningkatan kerja sama CSR (corporate social responsibility) dari perusahaan-perusahaan di kawasan industri untuk pendidikan berkualitas di sekolah,” terangnya.