Tak Sekadar Dituntut Kualitas, Kebutuhan Sekolah pun Perlu Diperhatikan
loading...
Direktur Utama Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja dalam FGD Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru di Jambi, Rabu (23/11/2022). Foto/Ist
A
A
A
JAMBI - Tenaga Pendidik memang berperan penting pada upaya peningkatan sebaran pendidikan berkualitas . Namun, tuntutan tersebut perlu ditunjang oleh kecukupan sarana prasarana dasar.
Pemerintah, selain meminta guru untuk ikut pelatihan digital, perlu dipikirkan juga bagaimana untuk melengkapi sekolah dengan sarana internet yang memadai.
Baca juga: Pendidikan Berkualitas Kunci Kemajuan Bangsa
Seperti cerita Mutia Lafrida, Kepala SDN 173 Tanjung Benanak yang harus mendirikan tenda di puncak bukit dan memasang empat penguat sinyal agar bisa mengakses portal digital yang wajib untuk guru.
Meski begitu sinyalnya tetap lemah. Ditambah lagi listrik di sana mati 3 sampai 4 kali sehari. Selain persoalan infrastruktur, sekolah yang terletak di pedalaman Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini juga kekurangan tenaga guru.
“Ada 9 tenaga pengajar, 6 di antaranya tenaga honorer, tapi ketika ada ujian pengangkatan PPPK, mereka yang sudah 12 tahun mengabdi ternyata tidak terdaftar. Saya sangat sedih," kata Mutia dalam keterangan pers, Rabu (23/11/2022).
Baca juga: Synergy Policies Perkuat Jaringan Kerja Sama Antarsekolah, Guru, dan Instansi Pemerintah
Meski di tengah segala keterbatasan, dia bersyukur sekolahnya bisa berjalan dengan baik berkat partisipasi masyarakat dan orang tua murid. Apalagi kemudian ada mitra pembangunan Tanoto Foundation yang memberikan pelatihan bagi para guru dan kepala sekolah.
Hal ini diungkapkan dalam Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru di Provinsi Jambi pada Rabu (23/11/2022).
“Perlu adanya sarana prasarana dasar untuk menunjang kompetensi dan kualitas guru. Tidak hanya di sini (Jambi), tapi fenomena ini juga terjadi di daerah lainnya yang telah kami kunjungi seperti di sejumlah kabupaten di Sumatra Utara dan Kalimantan Timur," ungkap Direktur Utama Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja.
Selain persoalan sarana dan prasarana dasar, FGD ini mampu menghasilkan sejumlah kesepakatan, yaitu:
1. Perlu adanya regulasi berupa peraturan gubernur, peraturan bupati/wali kota untuk menindaklanjuti hasil program Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dalam upaya peningkatan literasi dan numerasi siswa.
Selanjutnya, Dinas Pendidikan bisa membuat juknis implementasi perbup dan perwali terkait literasi dan numerasi serta pemanfaatan hasil Rapor Pendidikan.
2. Perhatian khusus pada terpenuhinya kebutuhan pengawas di tiap wilayah.
3. Pemda hendaknya mendorong peningkatan sebaran kuota guru penggerak dan sekolah penggerak di kabupaten/kota. Guru dan sekolah penggerak yang berprestasi bisa diberi reward dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai stimulus sebaran pendidikan berkualitas.
4. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu mempercepat pembuatan Rapor Pendidikan paling lambat awal Desember sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya.
5. Mendorong peran serta masyarakat dalam ikut melengkapi kebutuhan sekolah di lingkungan masing-masing. misalnya melalui aktivasi Dewan Pendidikan. Contoh lain adalah mendorong pemahaman terhadap Permendikbud no 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah pada seluruh pemangku kepentingan.
Sementara, Margaretha Ari Widowati, Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation, memberikan apresiasi atas berbagai ide dan pemikiran demi peningkatan sebaran pendidikan berkualitas.
Menurutnya, transparansi menjadi hal penting sehingga bisa jujur mengungkap berbagai kelebihan dan kekurangan dunia pendidikan di Provinsi Jambi.
“Saya senang bisa mendengar ide dan saran Bapak dan Ibu sekalian bagaimana kita bersama bisa berkontribusi bagi pendidikan berkualitas. Bagaimana kita bisa memberi sumbangan pikiran untuk memperbaiki kualitas siswa Indonesia," kata Margaretha Ari Widowati.
Dia berharap kualitas pendidikan Indonesia ke depan bisa meningkat dan tidak menempatkan negara ini pada urutan buncit di dunia. Selain siswa, guru dan kepala sekolah pun masih harus ditingkatkan kompetensi dan kualitasnya.
Seluruh kesepakatan dari sesi FGD dan Diskusi Publik di Provinsi Jambi diatas akan disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dalam rangka Hari Guru 2022.
Pemerintah, selain meminta guru untuk ikut pelatihan digital, perlu dipikirkan juga bagaimana untuk melengkapi sekolah dengan sarana internet yang memadai.
Baca juga: Pendidikan Berkualitas Kunci Kemajuan Bangsa
Seperti cerita Mutia Lafrida, Kepala SDN 173 Tanjung Benanak yang harus mendirikan tenda di puncak bukit dan memasang empat penguat sinyal agar bisa mengakses portal digital yang wajib untuk guru.
Meski begitu sinyalnya tetap lemah. Ditambah lagi listrik di sana mati 3 sampai 4 kali sehari. Selain persoalan infrastruktur, sekolah yang terletak di pedalaman Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini juga kekurangan tenaga guru.
“Ada 9 tenaga pengajar, 6 di antaranya tenaga honorer, tapi ketika ada ujian pengangkatan PPPK, mereka yang sudah 12 tahun mengabdi ternyata tidak terdaftar. Saya sangat sedih," kata Mutia dalam keterangan pers, Rabu (23/11/2022).
Baca juga: Synergy Policies Perkuat Jaringan Kerja Sama Antarsekolah, Guru, dan Instansi Pemerintah
Meski di tengah segala keterbatasan, dia bersyukur sekolahnya bisa berjalan dengan baik berkat partisipasi masyarakat dan orang tua murid. Apalagi kemudian ada mitra pembangunan Tanoto Foundation yang memberikan pelatihan bagi para guru dan kepala sekolah.
Hal ini diungkapkan dalam Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru di Provinsi Jambi pada Rabu (23/11/2022).
“Perlu adanya sarana prasarana dasar untuk menunjang kompetensi dan kualitas guru. Tidak hanya di sini (Jambi), tapi fenomena ini juga terjadi di daerah lainnya yang telah kami kunjungi seperti di sejumlah kabupaten di Sumatra Utara dan Kalimantan Timur," ungkap Direktur Utama Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja.
Selain persoalan sarana dan prasarana dasar, FGD ini mampu menghasilkan sejumlah kesepakatan, yaitu:
1. Perlu adanya regulasi berupa peraturan gubernur, peraturan bupati/wali kota untuk menindaklanjuti hasil program Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dalam upaya peningkatan literasi dan numerasi siswa.
Selanjutnya, Dinas Pendidikan bisa membuat juknis implementasi perbup dan perwali terkait literasi dan numerasi serta pemanfaatan hasil Rapor Pendidikan.
2. Perhatian khusus pada terpenuhinya kebutuhan pengawas di tiap wilayah.
3. Pemda hendaknya mendorong peningkatan sebaran kuota guru penggerak dan sekolah penggerak di kabupaten/kota. Guru dan sekolah penggerak yang berprestasi bisa diberi reward dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai stimulus sebaran pendidikan berkualitas.
4. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu mempercepat pembuatan Rapor Pendidikan paling lambat awal Desember sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya.
5. Mendorong peran serta masyarakat dalam ikut melengkapi kebutuhan sekolah di lingkungan masing-masing. misalnya melalui aktivasi Dewan Pendidikan. Contoh lain adalah mendorong pemahaman terhadap Permendikbud no 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah pada seluruh pemangku kepentingan.
Sementara, Margaretha Ari Widowati, Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation, memberikan apresiasi atas berbagai ide dan pemikiran demi peningkatan sebaran pendidikan berkualitas.
Menurutnya, transparansi menjadi hal penting sehingga bisa jujur mengungkap berbagai kelebihan dan kekurangan dunia pendidikan di Provinsi Jambi.
“Saya senang bisa mendengar ide dan saran Bapak dan Ibu sekalian bagaimana kita bersama bisa berkontribusi bagi pendidikan berkualitas. Bagaimana kita bisa memberi sumbangan pikiran untuk memperbaiki kualitas siswa Indonesia," kata Margaretha Ari Widowati.
Dia berharap kualitas pendidikan Indonesia ke depan bisa meningkat dan tidak menempatkan negara ini pada urutan buncit di dunia. Selain siswa, guru dan kepala sekolah pun masih harus ditingkatkan kompetensi dan kualitasnya.
Seluruh kesepakatan dari sesi FGD dan Diskusi Publik di Provinsi Jambi diatas akan disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dalam rangka Hari Guru 2022.
(mpw)
Lihat Juga :
