Mendikbud Bantah Pemerintah Potong Tunjangan Profesi Guru
Mendikbud Bantah Pemerintah Potong Tunjangan Profesi Guru
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy membantah bahwasannya pemerintah akan memotong tunjangan profesi guru. Dikabarkan tunjangan guru akan dipangkas hingga mencapai Rp23,4 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.
"Enggak ada yang dipotong itu. Itu namanya sisa penggunaan anggaran," ujar Muhadjir di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/8/2016).
Menurut Muhadjir, sisa anggaran dimaksud adalah yang baru dilaporkan pada 2015. Adapun anggaran itu disebutkan sudah menumpuk sejak beberapa tahun sebelumnya.
Meski begitu, Muhadjir menolak pemotongan anggaran itu tak terkait penggunaannya yang tidak efektif. Ia pun mengklaim tak akan mengganggu tunjangan profesi guru untuk 2016.
"Enggak, enggak hilang kan. Itu akan dihitung untuk anggaran berikutnya," katanya.
Sebelumnya, isu pemangkasan tunjangan profesi guru disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Menurut Sri, pemangkasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penghematan transfer ke daerah sebesar Rp70,1 triliun.
"Saya harap ini bukan berarti kami tidak memihak mereka. Dana itu berlebihan (over budgeting)," kata Sri saat rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 25 Agustus 2016.
"Enggak ada yang dipotong itu. Itu namanya sisa penggunaan anggaran," ujar Muhadjir di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/8/2016).
Menurut Muhadjir, sisa anggaran dimaksud adalah yang baru dilaporkan pada 2015. Adapun anggaran itu disebutkan sudah menumpuk sejak beberapa tahun sebelumnya.
Meski begitu, Muhadjir menolak pemotongan anggaran itu tak terkait penggunaannya yang tidak efektif. Ia pun mengklaim tak akan mengganggu tunjangan profesi guru untuk 2016.
"Enggak, enggak hilang kan. Itu akan dihitung untuk anggaran berikutnya," katanya.
Sebelumnya, isu pemangkasan tunjangan profesi guru disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Menurut Sri, pemangkasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penghematan transfer ke daerah sebesar Rp70,1 triliun.
"Saya harap ini bukan berarti kami tidak memihak mereka. Dana itu berlebihan (over budgeting)," kata Sri saat rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 25 Agustus 2016.
(kri)
Explore More