Wacana Penghapusan Ujian Nasional Dinilai Telat

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mewacanakan menghapus sistem Ujian Nasional (UN). Kemendikbud saat ini masih melakukan kajian secara matang sebelum diputuskan menjadi kebijakan.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid mendukung langkah pemerintah yang ingin menghapus sistem UN tersebut. Hanya saja, kebijakan itu dianggap sudah terlambat.

"Itu kebijakan yang sudah telat. Harusnya UN dari dulu sudah dihapus, karena sudah tidak ada relevansinya," ujar Ubaid saat dihubungi SINDOnews, Senin (2/12/2019).

Kang Ubaid, sapaan akrabnya menilai sistem UN yang berlaku saat ini memang tidak relevan lagi untuk menjawab tantangan zaman di sektor pendidikan dan dalam upaya menyiapkan generasi terdidik serta sumber daya manusia yang unggul.

Namun lebih dari itu, Ubaid mengingatkan, fokus pemerintah seharusnya dilakukan terhadap para pengajar atau guru. Terlebih, bicara sektor pendidikan maju juga mendasarkan kepada para tenaga guru yang disiapkan oleh negara.

"Pemerintah jangan hanya fokus pada peserta didik. Guru nya gimana? Kan perkembangan murid itu tergantung gurunya. Guru nya dong dievaluasi, jangan muridnya terus yang jadi obyek," tegasnya.