Konsep Mendikbud Skripsi Diganti KKN Sulit Diterapkan di Seluruh Jurusan
Rabu, 19 Februari 2020 - 09:06 WIB
Konsep Mendikbud Skripsi Diganti KKN Sulit Diterapkan di Seluruh Jurusan
A
A
A
JAKARTA - Komisi X DPR menyambut baik rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bahwa tugas akhir skripsi mahasiswa diganti dengan pengabdian ke desa tertinggal atau semacam Kuliah Kerja Nyata (KKN). Namun, konsep itu tidak bisa diterapkan di seluruh jurusan perkuliahan.
“Yang penting itu sebetulnya dalam pendidikan ini, pendidikan dasar maupun perguruan tinggi itu orientasinya jelas dulu. Kalau kita sepakat anak-anak untuk vokasi saya kira ke perusahaan dan masyarakat, kerja nyata itu dibutuhkan. Karena memang mereka harus tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh perusahaan karena orientasi kerja,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih saat dihubungi SINDO Media di Jakarta, Selasa (18/2/2020). (Baca juga: Menteri Nadiem Makarim Harus Jelaskan SPP Bisa Lewat GoPay )
Tetapi, Fikri melanjutkan, ada juga jurusan ilmu murni atau sains yang sifatnya akademik. Karena, ada tiga jenis orientasi pendidikan yakni, vokasi, profesi dan akademik. Untuk profesi dimungkinkan jika memang semua persyaratan akademik dipenuhi sehingga langsung direkomendasi lewat pengabdian masyarakat.
Kalau akademik, menggabungkan antara teori dan eksperimen di lapangan sehingga dia memang keilmuan yang mana metodologi dan hasil penelitian masih membutuhkan penulisan skripsi.
“Seperti misalnya teknik, tugas akhir menerapkan ilmunya kemudian nanti diwujudkan dalam sebuah laporan tulisan, ada aspek pengabdian masyarakat. Jadi vokasi dan profesi saya setuju. Tapi kalau yang akademik saya kira nggak bisa,” terangnya.
Karena itu, menurut Politisi PKS ini, harus disesuaikan dengan jurusan kuliahnya. Menteri Nadiem pun pernah berjanji mau membuat grand desain pendidikan Indonesia yang berjangka 10 tahun.
Meksipun, grand desain itu tidak cukup jika hanya 10 tahun tetapi harus 20 tahun sehingga roadmap pendidikannya jelas dan stabil siapapun presiden atau menteri pendidikan yang akan menjabat. Dan di dalamnya bisa dimasukkan orientasi pendidikan yang dimaksud Nadiem apakah akademik, vokasi atau profesi.
“Tapi sekarang digiring ke vokasi saja, kan nggak bisa begitu. Atau ditentukan dalam di dalamnya apakah 70 persen vokasi dan 30 persen akademik tidak apa-apa. Yang penting ada semua dan grand desainnya jelas. Kita tidak bisa generalisasi semua, karena kalau ilmu murni tidak bisa, seperti misalnya matematika. Di masyarakat kan hanya pergunakan berhitung dan aritmatika saja. Tidak ada geometri dan sebagainya,” urainya.
Mantan Guru SMK ini menegaskan bahwa semua rencana Nadiem itu harus berpatok pada desain besar pendidikan sehingga isunya tidak liar. Sehingga, tidak terkesan ganti pemerintahan ganti kebijakan pendidikan atau ganti menteri ganti kurikulum.
“Kan dia (Nadiem) sendiri mengatakan begitu. Cuma sudah menjadi pembicaraan semua orang begitu, itulah kenapa prestasi pendidikan Indonesia rendah, PISA rendah dan kalah dari Vietnam karena ada disorientasi kebijakan pendidikan,” tandasnya.
“Yang penting itu sebetulnya dalam pendidikan ini, pendidikan dasar maupun perguruan tinggi itu orientasinya jelas dulu. Kalau kita sepakat anak-anak untuk vokasi saya kira ke perusahaan dan masyarakat, kerja nyata itu dibutuhkan. Karena memang mereka harus tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh perusahaan karena orientasi kerja,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih saat dihubungi SINDO Media di Jakarta, Selasa (18/2/2020). (Baca juga: Menteri Nadiem Makarim Harus Jelaskan SPP Bisa Lewat GoPay )
Tetapi, Fikri melanjutkan, ada juga jurusan ilmu murni atau sains yang sifatnya akademik. Karena, ada tiga jenis orientasi pendidikan yakni, vokasi, profesi dan akademik. Untuk profesi dimungkinkan jika memang semua persyaratan akademik dipenuhi sehingga langsung direkomendasi lewat pengabdian masyarakat.
Kalau akademik, menggabungkan antara teori dan eksperimen di lapangan sehingga dia memang keilmuan yang mana metodologi dan hasil penelitian masih membutuhkan penulisan skripsi.
“Seperti misalnya teknik, tugas akhir menerapkan ilmunya kemudian nanti diwujudkan dalam sebuah laporan tulisan, ada aspek pengabdian masyarakat. Jadi vokasi dan profesi saya setuju. Tapi kalau yang akademik saya kira nggak bisa,” terangnya.
Karena itu, menurut Politisi PKS ini, harus disesuaikan dengan jurusan kuliahnya. Menteri Nadiem pun pernah berjanji mau membuat grand desain pendidikan Indonesia yang berjangka 10 tahun.
Meksipun, grand desain itu tidak cukup jika hanya 10 tahun tetapi harus 20 tahun sehingga roadmap pendidikannya jelas dan stabil siapapun presiden atau menteri pendidikan yang akan menjabat. Dan di dalamnya bisa dimasukkan orientasi pendidikan yang dimaksud Nadiem apakah akademik, vokasi atau profesi.
“Tapi sekarang digiring ke vokasi saja, kan nggak bisa begitu. Atau ditentukan dalam di dalamnya apakah 70 persen vokasi dan 30 persen akademik tidak apa-apa. Yang penting ada semua dan grand desainnya jelas. Kita tidak bisa generalisasi semua, karena kalau ilmu murni tidak bisa, seperti misalnya matematika. Di masyarakat kan hanya pergunakan berhitung dan aritmatika saja. Tidak ada geometri dan sebagainya,” urainya.
Mantan Guru SMK ini menegaskan bahwa semua rencana Nadiem itu harus berpatok pada desain besar pendidikan sehingga isunya tidak liar. Sehingga, tidak terkesan ganti pemerintahan ganti kebijakan pendidikan atau ganti menteri ganti kurikulum.
“Kan dia (Nadiem) sendiri mengatakan begitu. Cuma sudah menjadi pembicaraan semua orang begitu, itulah kenapa prestasi pendidikan Indonesia rendah, PISA rendah dan kalah dari Vietnam karena ada disorientasi kebijakan pendidikan,” tandasnya.
(kri)
