Penghentian Kurikulum Jangan Jadi Ajang Bisnis Buku
Rabu, 10 Desember 2014 - 02:33 WIB
Penghentian Kurikulum Jangan Jadi Ajang Bisnis Buku
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta mewaspadai adanya bisnis buku selama pembatasan Kurikulum 2013. Pasalnya orang tua harus membeli buku Kurikulum 2006 karena tidak disediakan pemerintah.
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdul Waidl mengatakan, Kemendikbud harus menegaskan perubahan kurikulum ini jangan menjadi ajang bisnis buku pelajaran.
Hal ini patut dikhawatirkan karena sekitar 200.000-an sekolah akan kembali ke Kurikulum 2006 namun tidak ada buku yang diberikan ke siswa dan guru secara gratis.
Orangtua siswa yang sebelumnya tidak dibebani biaya buku pun kemungkinan akan terbebani dengan pembelian buku baru jika ingin anaknya tidak ketinggalan pelajaran.
"Mendikbud harus konsentrasi pada penanganan buku ini. Pak menteri harus menghentikan bisnis buku pelajaran yang terjadi setiap tahunnya," kata Abdul kepada KORAN SINDO, Selasa (9/12/2014).
Abdul menjelaskan, seharusnya tidak ada kewajiban orangtua membeli buku baru. Namun menteri harus menekankan hal ini keseluruh masyarakat supaya tidak jadi lahan bisnis baru dari sekolah.
Justru sekolah dengan dukungan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) buku seharusnya yang menyediakan buku dan membuat kebijakan larangan jual beli buku kepada orang tua. Buku harus disediakan oleh perpustakaan sekolah.
Di samping itu untuk kebijakan jangka panjangnya menteri juga harus menghentikan kebiasaan pergantian dan pembelian buku tiap semester.
"Apalagi sebenarnya isi buku tidak jauh beda dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, JPPI meminta Mendikbud agar serius melakukan evaluasi terhadap Kurikulum 2013 itu sendiri, dengan melibatkan dan memperhatikan masukan dari berbagai elemen masyarakat," ucapnya.
"Menteri sebaiknya berhati-hati membuat keputusan lembaga yang dianggap siap untuk melaksanakan Kurikulum 2013 dan yang dianggap belum siap agar kembali melaksanakan Kurikulum 2006," pungkasnya.
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdul Waidl mengatakan, Kemendikbud harus menegaskan perubahan kurikulum ini jangan menjadi ajang bisnis buku pelajaran.
Hal ini patut dikhawatirkan karena sekitar 200.000-an sekolah akan kembali ke Kurikulum 2006 namun tidak ada buku yang diberikan ke siswa dan guru secara gratis.
Orangtua siswa yang sebelumnya tidak dibebani biaya buku pun kemungkinan akan terbebani dengan pembelian buku baru jika ingin anaknya tidak ketinggalan pelajaran.
"Mendikbud harus konsentrasi pada penanganan buku ini. Pak menteri harus menghentikan bisnis buku pelajaran yang terjadi setiap tahunnya," kata Abdul kepada KORAN SINDO, Selasa (9/12/2014).
Abdul menjelaskan, seharusnya tidak ada kewajiban orangtua membeli buku baru. Namun menteri harus menekankan hal ini keseluruh masyarakat supaya tidak jadi lahan bisnis baru dari sekolah.
Justru sekolah dengan dukungan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) buku seharusnya yang menyediakan buku dan membuat kebijakan larangan jual beli buku kepada orang tua. Buku harus disediakan oleh perpustakaan sekolah.
Di samping itu untuk kebijakan jangka panjangnya menteri juga harus menghentikan kebiasaan pergantian dan pembelian buku tiap semester.
"Apalagi sebenarnya isi buku tidak jauh beda dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, JPPI meminta Mendikbud agar serius melakukan evaluasi terhadap Kurikulum 2013 itu sendiri, dengan melibatkan dan memperhatikan masukan dari berbagai elemen masyarakat," ucapnya.
"Menteri sebaiknya berhati-hati membuat keputusan lembaga yang dianggap siap untuk melaksanakan Kurikulum 2013 dan yang dianggap belum siap agar kembali melaksanakan Kurikulum 2006," pungkasnya.
(hyk)
