Sekolah di NTT Masuk Pukul 05.30 WITA, Politikus PDIP: Bikin Kebijakan Jangan Berdasarkan Feeling
Kamis, 02 Maret 2023 - 09:00 WIB
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira. Foto/Dok/PDIP
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengkritik kebijakan masuk sekolah pukul 05.30 WITA di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurutnya, kebijakan masuk sekolah pukul 05.30 WITA tidak memiliki alasan yang kuat. Kebijakan tersebut dibuat Gubernur NTT Viktor Laiskodat hanya karena keinginan kepala daerah.
Baca juga: Sekolah di NTT Masuk Jam 5 Pagi, Kemendikbudristek Angkat Bicara
"Kebijakan ini tidak punya cukup kuat dan jelas alasannya, untuk mengubah awal jam belajar siswa SMA/SMK menjadi jam 5 pagi. Jangan suatu kebijakan dibuat hanya atas dasar feeling dan selera pembuat kebijakan," ujar Andreas, Rabu (1/3/2023).
Ia meminta Pemprov NTT mengkaji ulang kebijakan masuk sekolah pukul 05.30 WITA. Menurutnya, kebijakan pendidikan tak bisa asal coba karena harus melalui kajian yang matang dari instansi terkait.
"Jangan jadikan siswa-siswi kita menjadi 'kelinci percobaan'. Sebaiknya Dinas Pendidikan Provinsi mengkaji ulang kebijakan ini," kata politikus yang berasal dari Dapil NTT tersebut.
Menurutnya, kebijakan masuk sekolah pukul 05.30 WITA tidak memiliki alasan yang kuat. Kebijakan tersebut dibuat Gubernur NTT Viktor Laiskodat hanya karena keinginan kepala daerah.
Baca juga: Sekolah di NTT Masuk Jam 5 Pagi, Kemendikbudristek Angkat Bicara
"Kebijakan ini tidak punya cukup kuat dan jelas alasannya, untuk mengubah awal jam belajar siswa SMA/SMK menjadi jam 5 pagi. Jangan suatu kebijakan dibuat hanya atas dasar feeling dan selera pembuat kebijakan," ujar Andreas, Rabu (1/3/2023).
Ia meminta Pemprov NTT mengkaji ulang kebijakan masuk sekolah pukul 05.30 WITA. Menurutnya, kebijakan pendidikan tak bisa asal coba karena harus melalui kajian yang matang dari instansi terkait.
"Jangan jadikan siswa-siswi kita menjadi 'kelinci percobaan'. Sebaiknya Dinas Pendidikan Provinsi mengkaji ulang kebijakan ini," kata politikus yang berasal dari Dapil NTT tersebut.
Lihat Juga :