Dosen Paramadina: Kerja Sama Negara ASEAN Redam Aksi Agresif China di Laut China Selatan
Jum'at, 26 Juli 2024 - 13:32 WIB
Commodore Jay T Tarriela mengemukakan secara detil strategi yang diambil oleh pemerintah Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Bongbong Marcos, Jr.
“Berdasarkan perenungan terhadap strategi-strategi yang telah diterapkan oleh presiden-presiden sebelumnya, Presiden Marcos memutuskan untuk mencanangkan strategi transparansi, yang pada hakikatnya bertumpu pada upaya mengekspos aksi-aksi agresif China di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Filipina,” tutur Tarriela.
Ia menjelaskan bahwa di bawah payung strategi transparansi itu, instansi-instansi penegakan hukum di Filipina bersatu dan berkoordinasi dengan baik. Mereka bahkan mengundang awak media untuk turut serta memantau patroli bersama mereka.
“Sebagai akibatnya, rakyat Filipina dapat mendengar fakta-fakta kebenaran dari pemerintah tanpa ada satupun yang disembunyikan,” ujarnya.
Commodore Tarriela menambahkan, strategi transparansi itu menyebabkan rakyat Filipina bersatu dan memberikan dukungan pada pemerintah dalam menghadapi tindakan agresif China. “Bahkan kongres pun memberikan dukungannya,” tuturnya.
Meski demikian, Commodore Tarriela beranggapan bahwa selain dari masyarakat Filipina sendiri, dukungan dari negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara sangat penting bagi Filipina.
“Negara-negara di kawasan ini harus pula mengekspos tindakan-tindakan agresif China, karena negara-negara kawasan, seperti Indonesia, Malaysia, dan bahkan Vietnam telah menjadi sasaran dari tindakan agresif tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu Laksamana Pertama Eka Satari juga menekankan pentingnya kerja sama antara aparat penegak hukum dari pelbagai negara ASEAN menghadapi sikap China di Laut China Selatan.
Menurut Laksma Satari, tak ada satupun negara yang dapat menangani isu maritime sendirian. Oleh karenanya, ia berpandangan bahwa kerja sama antar negara sangatlah diperlukan.
Laksamana Satari merujuk pada Forum Penjaga Pantai ASEAN (ASEAN Coast Guard Forum) sebagai contoh dari kerja sama antara negara-negara di kawasan. Forum yang digagas sejak 2022 itu bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam membangun kapasitas, patroli maritim, dan operasi antara instansi penjaga pantai negara-negara ASEAN .
“Berdasarkan perenungan terhadap strategi-strategi yang telah diterapkan oleh presiden-presiden sebelumnya, Presiden Marcos memutuskan untuk mencanangkan strategi transparansi, yang pada hakikatnya bertumpu pada upaya mengekspos aksi-aksi agresif China di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Filipina,” tutur Tarriela.
Ia menjelaskan bahwa di bawah payung strategi transparansi itu, instansi-instansi penegakan hukum di Filipina bersatu dan berkoordinasi dengan baik. Mereka bahkan mengundang awak media untuk turut serta memantau patroli bersama mereka.
“Sebagai akibatnya, rakyat Filipina dapat mendengar fakta-fakta kebenaran dari pemerintah tanpa ada satupun yang disembunyikan,” ujarnya.
Commodore Tarriela menambahkan, strategi transparansi itu menyebabkan rakyat Filipina bersatu dan memberikan dukungan pada pemerintah dalam menghadapi tindakan agresif China. “Bahkan kongres pun memberikan dukungannya,” tuturnya.
Meski demikian, Commodore Tarriela beranggapan bahwa selain dari masyarakat Filipina sendiri, dukungan dari negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara sangat penting bagi Filipina.
“Negara-negara di kawasan ini harus pula mengekspos tindakan-tindakan agresif China, karena negara-negara kawasan, seperti Indonesia, Malaysia, dan bahkan Vietnam telah menjadi sasaran dari tindakan agresif tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu Laksamana Pertama Eka Satari juga menekankan pentingnya kerja sama antara aparat penegak hukum dari pelbagai negara ASEAN menghadapi sikap China di Laut China Selatan.
Menurut Laksma Satari, tak ada satupun negara yang dapat menangani isu maritime sendirian. Oleh karenanya, ia berpandangan bahwa kerja sama antar negara sangatlah diperlukan.
Laksamana Satari merujuk pada Forum Penjaga Pantai ASEAN (ASEAN Coast Guard Forum) sebagai contoh dari kerja sama antara negara-negara di kawasan. Forum yang digagas sejak 2022 itu bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam membangun kapasitas, patroli maritim, dan operasi antara instansi penjaga pantai negara-negara ASEAN .
tulis komentar anda