Ini Strateginya Agar Siswa Miskin Bisa Tetap Sekolah Sampai Kuliah, Bisa Dicontoh
Selasa, 25 Agustus 2020 - 23:14 WIB
Sejumlah anak sekolah dasar mengikuti proses belajar mengajar secara tatap muka di salah satu rumah warga. Foto/Dok/SINDOnews
SURABAYA - Banyak cara bisa dilakukan untuk mencegah angka putus sekolah . Salah satunya program anak asuh yang dilakukan berbagai perusahaan di Surabaya terbukti ampuh mencegah anak putus sekolah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi menuturkan, untuk memenuhi kebutuhan siswa dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bersekolah di swasta namun kesulitan memenuhi biaya pendidikan, maka pemkot melakukan kerja sama dengan pihak swasta.
Tujuannya agar dapat menyalurkan CSR bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa bagi siswa MBR di jenjang SD, SMP sampai lulus SMA dan Kuliah. (Baca juga: Rentan Terinfeksi COVID-19, PGRI Minta Pemerintah Lindungi Guru )
"Kerja sama bidang pendidikan ini sudah dimulai tahun 2020. Seperti yang kita lakukan sekarang, satu perusahaan itu memiliki lima anak asuh," kata Eri, Selasa (25/8/2020)
Ia melanjutkan, jika dalam satu perusahaan itu memiliki lima anak asuh, maka jika dikalikan dengan beberapa perusahaan yang ada di Surabaya jumlahnya bisa ribuan. Ia pun mencontohkan, jika satu anak asuh itu membutuhkan biaya sekolah dalam satu bulan Rp200 ribu, maka lima anak asuh total Rp1 juta. Nah, jika dalam satu tahun dikalikan maka jumlahnya Rp12 juta.
"Ketika kami sampaikan ke beberapa pengusaha, sebenarnya (kata mereka) nilai itu tidak terlalu besar. Dan yang membuat saya bangga betul dengan pengusaha Surabaya ketika saya menyampaikan itu, mereka menyatakan ini yang kami tunggu bagaimana bisa bermanfaat untuk warga Surabaya," ucapnya. (Baca juga: Rektor IPB Harap Kampus Merdeka Bisa Diperluas ke Instansi Lain )
Eri menambahkan, pihak swasta juga menyatakan tak hanya sekadar ingin berinvestasi di Kota Surabaya. Tapi bagaimana investasi mereka juga dapat bermanfaat untuk masyarakat Surabaya. "Sehingga warga Surabaya juga tahu, bahwa kami (pihak swasta) tidak hanya berinvestasi tapi juga bermanfaat buat warga Surabaya. Berkontribusi untuk pembangunan Surabaya, tak hanya bangunan fisik tapi juga non fisik," ungkapnya.
Eri juga mengungkapkan, bahwa kerja sama CSR dengan pihak swasta di bidang pendidikan ini sudah berjalan di tahun 2020. Bahkan, pihaknya menyatakan, ke depan juga bakal menggandeng pihak-pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak Surabaya, khususnya dari keluarga MBR.
"Ini sudah berjalan dan kami memang sedang mengumpulkan yang lainnya, karena ternyata ini yang memang bisa menjadi support untuk pendidikan," katanya.
Sehingga sekolah swasta yang tadinya menerima kebanyakan murid dari mitra warga atau MBR itu tidak hanya memanfaatkan dana dari Bopda (Biaya Operasional Pendidikan Daerah) dan BOS (Biaya Operasional Sekolah). Tapi sekolah swasta bisa menarik lebih untuk pengembangan pembangunan kelas atau gedung sekolah dengan catatan tidak membebani mitra warga.
"Nah, tugas pemerintah kota hadir di sana sebagai fasilitator bagaimana bisa menghubungkan segi pendidikan, segi ekonomi dengan investasi yang masuk di Kota Surabaya," katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi menuturkan, untuk memenuhi kebutuhan siswa dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bersekolah di swasta namun kesulitan memenuhi biaya pendidikan, maka pemkot melakukan kerja sama dengan pihak swasta.
Tujuannya agar dapat menyalurkan CSR bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa bagi siswa MBR di jenjang SD, SMP sampai lulus SMA dan Kuliah. (Baca juga: Rentan Terinfeksi COVID-19, PGRI Minta Pemerintah Lindungi Guru )
"Kerja sama bidang pendidikan ini sudah dimulai tahun 2020. Seperti yang kita lakukan sekarang, satu perusahaan itu memiliki lima anak asuh," kata Eri, Selasa (25/8/2020)
Ia melanjutkan, jika dalam satu perusahaan itu memiliki lima anak asuh, maka jika dikalikan dengan beberapa perusahaan yang ada di Surabaya jumlahnya bisa ribuan. Ia pun mencontohkan, jika satu anak asuh itu membutuhkan biaya sekolah dalam satu bulan Rp200 ribu, maka lima anak asuh total Rp1 juta. Nah, jika dalam satu tahun dikalikan maka jumlahnya Rp12 juta.
"Ketika kami sampaikan ke beberapa pengusaha, sebenarnya (kata mereka) nilai itu tidak terlalu besar. Dan yang membuat saya bangga betul dengan pengusaha Surabaya ketika saya menyampaikan itu, mereka menyatakan ini yang kami tunggu bagaimana bisa bermanfaat untuk warga Surabaya," ucapnya. (Baca juga: Rektor IPB Harap Kampus Merdeka Bisa Diperluas ke Instansi Lain )
Eri menambahkan, pihak swasta juga menyatakan tak hanya sekadar ingin berinvestasi di Kota Surabaya. Tapi bagaimana investasi mereka juga dapat bermanfaat untuk masyarakat Surabaya. "Sehingga warga Surabaya juga tahu, bahwa kami (pihak swasta) tidak hanya berinvestasi tapi juga bermanfaat buat warga Surabaya. Berkontribusi untuk pembangunan Surabaya, tak hanya bangunan fisik tapi juga non fisik," ungkapnya.
Eri juga mengungkapkan, bahwa kerja sama CSR dengan pihak swasta di bidang pendidikan ini sudah berjalan di tahun 2020. Bahkan, pihaknya menyatakan, ke depan juga bakal menggandeng pihak-pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak Surabaya, khususnya dari keluarga MBR.
"Ini sudah berjalan dan kami memang sedang mengumpulkan yang lainnya, karena ternyata ini yang memang bisa menjadi support untuk pendidikan," katanya.
Sehingga sekolah swasta yang tadinya menerima kebanyakan murid dari mitra warga atau MBR itu tidak hanya memanfaatkan dana dari Bopda (Biaya Operasional Pendidikan Daerah) dan BOS (Biaya Operasional Sekolah). Tapi sekolah swasta bisa menarik lebih untuk pengembangan pembangunan kelas atau gedung sekolah dengan catatan tidak membebani mitra warga.
"Nah, tugas pemerintah kota hadir di sana sebagai fasilitator bagaimana bisa menghubungkan segi pendidikan, segi ekonomi dengan investasi yang masuk di Kota Surabaya," katanya.
(mpw)
tulis komentar anda