Fokus PJJ, Kemendikbud Jangan Lupakan Siswa Miskin yang Sekolah Luring
Minggu, 30 Agustus 2020 - 11:20 WIB
Pemerintah sudah mulai membolehkan sekolah tatap muka di zona kuning dengan protokol kesehatan ketat. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengapresiasi bantuan kuota data senilai Rp7,2 triliun untuk pembelajaran jarak jauh . Namun perhatian Kemendikbud juga harus diberikan kepada siswa yang melakukan pembelajaran luar jaringan (luring).
Retno mengatakan, KPAI mengapresiasi keputusan Kemendikbud untuk membantu PJJ secara daring dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,2 triliun untuk subsidi pulsa dan kuota internet bagi guru, dosen, siswa dan mahasiswa untuk 4 bulan kedepan. (Baca juga: Mirisnya Nasib 900 Ribu Guru Honorer Bergaji Ratusan Ribu )
Dia menerangkan, bantuan tersebut dapat mengatasi salah satu masalah atau kendala PJJ, meskipun beberapa permasalahan PJJ sejak awal pandemic, bukan hanya masalah mahalnya tarif paket data, tetapi juga ada masalah lain yang harus diselesaikan, yaitu ketiadaan gawai atau laptop dan akses internet yang terkendala di sejumlah daerah.
Disisi lain dia mempertanyakan bagaimana dengan anak-anak miskin dan anak-anak di pelosok, yang tidak punya gawai dan susah sinyal yang saat ini tengah belajar di masa pandemi ini . “Maka bantuan ini tidak bisa mereka nikmati. Kelompok ini hanya bisa dilayani secara luring, namun tak ada bantuan pemerintah untuk luring. Kelompok anak-anak ini tetap tak terlayani PJJ-nya," katanya melalui siaran pers, Minggu (30/8). (Baca juga: Kemendikbud Beri Bantuan Kuota, Pemda Harus Bergerak Cepat )
Mantan kepala sekolah ini menuturkan, layanan Pembelajaran luring juga membutuhkan dukungan anggaran pemerintah. Oleh karena itu dengan adanya pemetaan masalah dan kebutuhan yang jelas maka Kemendikbud pun bisa mengalokasikan dana untuk membeli gawai bagi siswa/guru yang tidak memiliki.
Selain itu juga, jelasnya, pemerintah bisa memberikan dukungan dengan memasang alat penguat sinyal di daerah-daerah yang susah sinyal. Pemerintah juga bisa melengkapi dengan penyiapan infrastruktur sekolah dalam menghadapi pembelajaran tatap muka. "Juga dukungan transportasi untuk para guru kunjung," tambahnya.
Retno mengatakan, KPAI mengapresiasi keputusan Kemendikbud untuk membantu PJJ secara daring dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,2 triliun untuk subsidi pulsa dan kuota internet bagi guru, dosen, siswa dan mahasiswa untuk 4 bulan kedepan. (Baca juga: Mirisnya Nasib 900 Ribu Guru Honorer Bergaji Ratusan Ribu )
Dia menerangkan, bantuan tersebut dapat mengatasi salah satu masalah atau kendala PJJ, meskipun beberapa permasalahan PJJ sejak awal pandemic, bukan hanya masalah mahalnya tarif paket data, tetapi juga ada masalah lain yang harus diselesaikan, yaitu ketiadaan gawai atau laptop dan akses internet yang terkendala di sejumlah daerah.
Disisi lain dia mempertanyakan bagaimana dengan anak-anak miskin dan anak-anak di pelosok, yang tidak punya gawai dan susah sinyal yang saat ini tengah belajar di masa pandemi ini . “Maka bantuan ini tidak bisa mereka nikmati. Kelompok ini hanya bisa dilayani secara luring, namun tak ada bantuan pemerintah untuk luring. Kelompok anak-anak ini tetap tak terlayani PJJ-nya," katanya melalui siaran pers, Minggu (30/8). (Baca juga: Kemendikbud Beri Bantuan Kuota, Pemda Harus Bergerak Cepat )
Mantan kepala sekolah ini menuturkan, layanan Pembelajaran luring juga membutuhkan dukungan anggaran pemerintah. Oleh karena itu dengan adanya pemetaan masalah dan kebutuhan yang jelas maka Kemendikbud pun bisa mengalokasikan dana untuk membeli gawai bagi siswa/guru yang tidak memiliki.
Selain itu juga, jelasnya, pemerintah bisa memberikan dukungan dengan memasang alat penguat sinyal di daerah-daerah yang susah sinyal. Pemerintah juga bisa melengkapi dengan penyiapan infrastruktur sekolah dalam menghadapi pembelajaran tatap muka. "Juga dukungan transportasi untuk para guru kunjung," tambahnya.
(mpw)
tulis komentar anda