Pendidikan Kunci Masa Depan, Begini Strategi dan Tantangannya di Tahun 2025
Sabtu, 04 Januari 2025 - 08:30 WIB
Persoalan akses pendidikan menjadi tantangan setiap tahun, terutama terkait sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) berbasis zonasi. P2G menolak usulan penghapusan sistem zonasi yang diajukan oleh Wakil Presiden Gibran.
"Sistem zonasi adalah bentuk keberpihakan negara kepada anak-anak miskin. Jika dihapus, akan menciptakan ketidakadilan baru," ujar Satriwan.
Ia menekankan pentingnya pemerataan distribusi sekolah negeri di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung sistem ini. P2G juga merekomendasikan pelimpahan kewenangan pembangunan unit sekolah baru dari Kementerian PUPR ke Kemendikdasmen guna mengurangi hambatan birokrasi.
Tantangan terakhir adalah relevansi pendidikan, khususnya kurikulum SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), dengan kebutuhan dunia kerja. "Banyak lulusan SMK menjadi penyumbang pengangguran terbesar karena kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan industri," ungkap Satriwan.
Ia menyarankan agar pemerintah memperketat izin pendirian SMK baru dan memastikan kurikulumnya link and match dengan kebutuhan dunia kerja di wilayah masing-masing.
Satriwan menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi berbagai tantangan ini. "Empat persoalan ini harus menjadi prioritas untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan zaman."
"Sistem zonasi adalah bentuk keberpihakan negara kepada anak-anak miskin. Jika dihapus, akan menciptakan ketidakadilan baru," ujar Satriwan.
Ia menekankan pentingnya pemerataan distribusi sekolah negeri di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung sistem ini. P2G juga merekomendasikan pelimpahan kewenangan pembangunan unit sekolah baru dari Kementerian PUPR ke Kemendikdasmen guna mengurangi hambatan birokrasi.
Tantangan terakhir adalah relevansi pendidikan, khususnya kurikulum SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), dengan kebutuhan dunia kerja. "Banyak lulusan SMK menjadi penyumbang pengangguran terbesar karena kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan industri," ungkap Satriwan.
Ia menyarankan agar pemerintah memperketat izin pendirian SMK baru dan memastikan kurikulumnya link and match dengan kebutuhan dunia kerja di wilayah masing-masing.
Satriwan menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi berbagai tantangan ini. "Empat persoalan ini harus menjadi prioritas untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan zaman."
(nnz)
Lihat Juga :
tulis komentar anda