PGRI: Banyak Sekolah di Daerah Belum Terima Sosialisasi Asesmen Nasional
Kamis, 12 November 2020 - 22:16 WIB
Ketua PB PGRI Unifah Rosyidi. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi menyebut, informasi mengenai Asesmen Nasional (AN) masih samar di masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat masih menyamakan Ujian Nasional (UN) dengan AN.
Mengingat, sampai saat ini belum ada sosialisasi masif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) soal asesmen pengganti UN ini. Keterbatasan akses informasi ini juga membuat guru-guru tak paham seperti apa model pelaksanaan AN. (Baca juga: Belum Siap, Kemenko PMK: Asesmen Nasional Baiknya Diundur hingga 2022 )
"Ya jelaskan dulu apa bedanya dengan UN, apa bedanya dengan asesmen kompetensi minimum (AKM). Di mana bedanya, kok ada misleading, jangan sampai kemudian masyarakat menganggap bahwa AN sama kayak UN," kata Unifah di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kamis (12/11/2020).
Menurutnya, tak lantang dan tidak masifnya sosialisasi dari Kemendikbud ini malah berbahaya. Sehingga, tak menutup kemungkinan jika muncul pihak-pihak yang memanfaatkan situasi dengan memperjual-belikan buku kiat lolos dan lulus Asesmen Nasional seperti layaknya di era Ujian Nasional.
Padahal, berkali-kali Kemendikbud menegaskan bahwa tidak perlu persiapan khusus bagi sekolah, guru, siswa dan orang tua dalam menghadapi AN ini. "Di daerah sudah banyak yang mengartikan sebagai pengganti UN, itu harus dijelaskan, apalagi sudah ada yang (menjual) try out (AN). Kan itu berarti balik lagi ke UN," ucapnya. (Baca juga: Menteri Nadiem Pantau Kondisi Belajar Mengajar di Rote Ndao NTT )
Tidak adanya sosialisasi juga akan mengancam implementasi AN itu sendiri. Alih-alih meningkatkan kualitas pendidikan, AN bisa saja justru menjadi berantakan. "Segala sesuatu kebijakan itu harus disosialisasikan, jelas dasarnya dan dikomunikasikan, komunikasi publik itu harus diperbaiki," ujar dia.
Sebelumnya, persiapan program pengganti Ujian Nasional (UN) itu dinilai belum matang. Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Agus Sartono menyebut ada baiknya Asesmen Nasional ditunda.
Bahkan dia menyarankan agar realisasi AN dilakukan pada Oktober 2021. "Kalau saya sarankan realisasinya mundur Oktober 2021 atau di 2022 kalau memang belum siap," ujar Agus di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (12/11).
Mengingat, sampai saat ini belum ada sosialisasi masif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) soal asesmen pengganti UN ini. Keterbatasan akses informasi ini juga membuat guru-guru tak paham seperti apa model pelaksanaan AN. (Baca juga: Belum Siap, Kemenko PMK: Asesmen Nasional Baiknya Diundur hingga 2022 )
"Ya jelaskan dulu apa bedanya dengan UN, apa bedanya dengan asesmen kompetensi minimum (AKM). Di mana bedanya, kok ada misleading, jangan sampai kemudian masyarakat menganggap bahwa AN sama kayak UN," kata Unifah di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kamis (12/11/2020).
Menurutnya, tak lantang dan tidak masifnya sosialisasi dari Kemendikbud ini malah berbahaya. Sehingga, tak menutup kemungkinan jika muncul pihak-pihak yang memanfaatkan situasi dengan memperjual-belikan buku kiat lolos dan lulus Asesmen Nasional seperti layaknya di era Ujian Nasional.
Padahal, berkali-kali Kemendikbud menegaskan bahwa tidak perlu persiapan khusus bagi sekolah, guru, siswa dan orang tua dalam menghadapi AN ini. "Di daerah sudah banyak yang mengartikan sebagai pengganti UN, itu harus dijelaskan, apalagi sudah ada yang (menjual) try out (AN). Kan itu berarti balik lagi ke UN," ucapnya. (Baca juga: Menteri Nadiem Pantau Kondisi Belajar Mengajar di Rote Ndao NTT )
Tidak adanya sosialisasi juga akan mengancam implementasi AN itu sendiri. Alih-alih meningkatkan kualitas pendidikan, AN bisa saja justru menjadi berantakan. "Segala sesuatu kebijakan itu harus disosialisasikan, jelas dasarnya dan dikomunikasikan, komunikasi publik itu harus diperbaiki," ujar dia.
Sebelumnya, persiapan program pengganti Ujian Nasional (UN) itu dinilai belum matang. Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Agus Sartono menyebut ada baiknya Asesmen Nasional ditunda.
Bahkan dia menyarankan agar realisasi AN dilakukan pada Oktober 2021. "Kalau saya sarankan realisasinya mundur Oktober 2021 atau di 2022 kalau memang belum siap," ujar Agus di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (12/11).
(mpw)
tulis komentar anda