Akibat Pandemi Covid-19, Darurat Pendidikan Makin Parah

"Karena itu, darurat pendidikan ini harus menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten-kota, stakeholder pendidikan, termasuk masyarakat itu sendiri," tegas Huda.

Dengan begitu, kata Huda, masing-masing pihak harus siap mengambil peran, agar darurat pendidikan tidak semakin berdampak terhadap penurunan kuantitas dan kualitas pendidikan.

"Karena kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan selesai, tidak tahu juga kapan vaksinasi bisa dilakukan untuk seluruh masyarakat kita. Maka dari itu, semua pihak harus ambil peran," ujar Huda yang juga Ketua DPW PKB Jabar dan Ketua Fraksi PKB DPR itu.

Huda juga menyoroti alokasi APBN sebesar 20 persen untuk sektor pendidikan yang dinilainya belum maksimal. Menurutnya, berdasarkan hasil survei World Bank atau bank dunia, Unesco, dan Unicef, alokasi anggaran pendidikan yang seluruhnya mencapai Rp580 triliun baru tersalurkan sekitar Rp350 trilun atau 60 persennya saja.

"Ini supaya menjadi awwarnes (peringatan) bagi kita semua. Pertama, betulkah anggaran kita sudah mencapai 20 persen yang nilainya Rp508 triliun. Memang besar sekali, tetapi ini masih mengalami hambatan oleh berbagai persoalan," papar Huda.

Artinya, kata Huda, 40 persen dana pendidikan tersebut masih bermasalah. Belum optimalnya pengalokasian anggaran pendidikan, tegas Huda, dirasakan oleh semua institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta.