Siswa SMA, SMK dan SLB di Jabar Terima Bantuan Rp1,2 Juta per Bulan
Minggu, 29 November 2020 - 12:15 WIB
Siswa SMA/SMK/SLB dan sederajat di Provinsi Jawa Barat Terima Bantuan Rp700 Ribu hingga Rp1,2 Juta per Bulan. Foto/Dok/SINDOnews
BANDUNG - Kabar gembira bagi orang tua siswa SMA/SMK/SLB dan sederajat di Provinsi Jawa Barat . Mulai semester II 2021 mendatang, Pemprov Jabar memberikan bantuan yang nilainya sebesar Rp700.000 dan Rp1,2 juta per bulan.
Bantuan sebesar Rp700.000 diperuntukkan bagi siswa SMA/SMK/SLB dan sederajat swasta. Sedangkan bantuan sebesar Rp1,2 juta per bulan dikhususkan bagi siswa SMA/SMK/SLB dan sederajat negeri. (Baca juga: Guru Harus Berperan dalan Membangun Watak, Kompetensi dan Peradaban )
"Bantuan ini akan dialokasikan untuk SPP gratis. Nilainya Rp1,2 juta untuk tiap siswa di sekolah negeri dan Rp700.000 untuk siswa di sekolah swasta," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Dedi Supandi di Bandung, Jumat (27/11/2020).
Dedi menjelaskan, pihaknya mengalokasikan dana hingga Rp2,2 triliun untuk membiayai program tersebut dengan rincian Rp1,8 triliun untuk sekolah negeri dan Rp800 miliar untuk sekolah swasta. "Saat ini, jumlah siswa SMA/SMK/SLB dan sederajat di Jabar mencapai 1,8 juta orang," sebut Dedi.
Diakui Dedi, nilai bantuan tersebut berbeda untuk siswa sekolah negeri dan swasta. Dia menjelaskan, perbedaan nilai bantuan disebabkan terbatasnya pendapatan Pemprov Jabar akibat pandemi COVID-19. (Baca juga: Seleksi Guru PPPK, Guru Wajib Terdata di Dapodik )
"Inilah yang kemarin kita perjuangkan, BPMU (bantuan pendidikan menengah universal) naik. Namun, karena pandemi, Jabar kehilangan PAD (pendapatan asli daerah) hingga Rp6 triliun. Kalau dilihat dari kesesuaian memang masih dirasa kurang tapi kalau dibanding provinsi lain kita unggul," jelasnya.
Secara teknis, lanjut Dedi, dana bantuan akan dikelola oleh tiap cabang dinas pendidikan. Hal sama juga berlaku untuk sekolah swasta. "Pengelolaan didesentralisasikan di cabang dinas dan transfer dana langsung ke sekolah. Jadi, cabang dinas bisa mengelola anggaran ratusan miliar," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh mengakui, perbedaan nilai bantuan dilatarbelakangi kondisi asumsi APBD Jabar yang masih belum solid akibat pandemi COVID-19. Namun, kata Oleh, jika ekonomi membaik, tidak menutup kemungkinan nilai bantuan akan sama, bahkan naik.
"Karena asumsi APBD kita masih belum pas akibat pandemi. Mudah-mudahan ke depan ekonomi membaik, mungkin di tahun 2022 tak ada lagi perbedaan," ujar Oleh.
Oleh memastikan, pihaknya akan mengawal program yang telah disahkan pada Senin (23/11/2020) lalu itu, agar bantuan bisa dirasakan langsung oleh para orang tua siswa SMA/SMK/SLB sederajat di Jabar.
"Kami berharap, dengan adanya program ini, tingkat pendidikan di Jabar semakin meningkat sekaligus memberi semangat kepada para orang tua dan siswa setelah lama tak belajar tatap muka sekaligus mengingatkan orang tua bahwa tidak ada alasan untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat SMA," tandasnya.
Bantuan sebesar Rp700.000 diperuntukkan bagi siswa SMA/SMK/SLB dan sederajat swasta. Sedangkan bantuan sebesar Rp1,2 juta per bulan dikhususkan bagi siswa SMA/SMK/SLB dan sederajat negeri. (Baca juga: Guru Harus Berperan dalan Membangun Watak, Kompetensi dan Peradaban )
"Bantuan ini akan dialokasikan untuk SPP gratis. Nilainya Rp1,2 juta untuk tiap siswa di sekolah negeri dan Rp700.000 untuk siswa di sekolah swasta," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Dedi Supandi di Bandung, Jumat (27/11/2020).
Dedi menjelaskan, pihaknya mengalokasikan dana hingga Rp2,2 triliun untuk membiayai program tersebut dengan rincian Rp1,8 triliun untuk sekolah negeri dan Rp800 miliar untuk sekolah swasta. "Saat ini, jumlah siswa SMA/SMK/SLB dan sederajat di Jabar mencapai 1,8 juta orang," sebut Dedi.
Diakui Dedi, nilai bantuan tersebut berbeda untuk siswa sekolah negeri dan swasta. Dia menjelaskan, perbedaan nilai bantuan disebabkan terbatasnya pendapatan Pemprov Jabar akibat pandemi COVID-19. (Baca juga: Seleksi Guru PPPK, Guru Wajib Terdata di Dapodik )
"Inilah yang kemarin kita perjuangkan, BPMU (bantuan pendidikan menengah universal) naik. Namun, karena pandemi, Jabar kehilangan PAD (pendapatan asli daerah) hingga Rp6 triliun. Kalau dilihat dari kesesuaian memang masih dirasa kurang tapi kalau dibanding provinsi lain kita unggul," jelasnya.
Secara teknis, lanjut Dedi, dana bantuan akan dikelola oleh tiap cabang dinas pendidikan. Hal sama juga berlaku untuk sekolah swasta. "Pengelolaan didesentralisasikan di cabang dinas dan transfer dana langsung ke sekolah. Jadi, cabang dinas bisa mengelola anggaran ratusan miliar," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh mengakui, perbedaan nilai bantuan dilatarbelakangi kondisi asumsi APBD Jabar yang masih belum solid akibat pandemi COVID-19. Namun, kata Oleh, jika ekonomi membaik, tidak menutup kemungkinan nilai bantuan akan sama, bahkan naik.
"Karena asumsi APBD kita masih belum pas akibat pandemi. Mudah-mudahan ke depan ekonomi membaik, mungkin di tahun 2022 tak ada lagi perbedaan," ujar Oleh.
Oleh memastikan, pihaknya akan mengawal program yang telah disahkan pada Senin (23/11/2020) lalu itu, agar bantuan bisa dirasakan langsung oleh para orang tua siswa SMA/SMK/SLB sederajat di Jabar.
"Kami berharap, dengan adanya program ini, tingkat pendidikan di Jabar semakin meningkat sekaligus memberi semangat kepada para orang tua dan siswa setelah lama tak belajar tatap muka sekaligus mengingatkan orang tua bahwa tidak ada alasan untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat SMA," tandasnya.
(mpw)
tulis komentar anda