Kisruh Pelaksanaan PPDB Dinilai Karena Pembiaran dari Tahun ke Tahun

JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menganggap, kisruh pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ( PPDB ) bukan terjadi kali ini saja, tapi rutin dari tahun ke tahun.

"Bahkan sejak periode (pertama) Presiden Jokowi yang lalu," kata Ubaid saat dihubungi SINDOnews, Kamis (25/6/2020).

Menurut Ubaid, kisruh ini kembali muncul lantaran terjadi pembiaran. Sedangkan, pemerintah sebenarnya tahu potensi ini kerap muncul setiap tahun, terlebih proses PPDB tahun ini berlangsung di tengah wabah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. "Tiap tahun rame seperti ini, tapi gak ada penyelesaian. Ya ini namanya pembiaran," ujarnya.

Ubaid juga menganggap, munculnya masalah PPDB tahun ini karena bagian dari sistem PPDB yang setengah hati, atau lebih tepatnya zonasi setengah hati. Menurut dia, penerapan zonasi yang masih 50% juga turut menyumbang masalah baru bagi daerah-daerah, sehingga hal ini mempengaruhi kualitas pendidikan kita.( )

Untuk itu, Ubaid menyarankan agar Presiden Jokowi mengambil sikap dan perhatian penuh terhadap persoalan yang menahun ini. Ia khawatir jika masalah tersebut tak segera diselesaikan, maka akan mempengaruhi mutu pendidikan di Indonesia.

"Harusnya presiden panggil menteri-menterinya yang terkait pendidikan, supaya sinergi. Jangan jalan sendiri-sendiri seperti sekarang ini. Jadinya carut-marut. Korbannya adalah rakyat kecil dan anak muda generasi penerus bangsa ini," katanya.( )