Banyak Rektor Mengadu, Nadiem Diminta Lebih Sering Turun ke Kampus-kampus

“Pemerintah harus hadir dan intervensi untuk keseimbangan anggaran Pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, terutama karena jumlah PTS lebih besar dari PTN (90 persen kampus adalah PTS),” tegas FIkri.

Selama ini, menurut Fikri, anggaran PTN mencapai 96%, sedangkan PTS dialokasikan hanya 4%. Padahal jumlah mahasiswa di PTS sangat besar, mencapai 72%, sedangkan di PTN hanya 28%.

"Meski sekarang ada skema competitive fund, dimana PTN & PTS punya peluang yang sama, namun masih jauh perbandingan alokasinya," imbuhnya.

Fikri juga mengungkap keluhan para akademisi soal beban administrasi yang harus dikerjakan para dosen pasca keluarnya Peraturan Menteri PAN-RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional.

“Belum terintegrasinya sistem informasi yang digunakan untuk menginput kredit dan kinerja para dosen tersebut, serta mepetnya deadline yang diberikan, membuat kredit yang telah dikumpulkan para dosen terancam hangus,” ungkap Fikri.

Permasalahan ini, kata politikus PKS ini, menyebabkan lebih dari 4 ribu dosen menandatangani petisi di Change.org yang bertajuk: ‘Mendikbud, Batalkan Deadline 15 April yang Mematikan Karier Dosen!'.

Selain itu, dia menyoroti soal Rancangan Peraturan Menteri tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (RPM PM-PT) RPM PM-PT, yang mengatur berbagai hal sebagai turunan (peraturan pelaksanaan) dari Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Meski demikian, dinamika pembahasan dan dialektika terkait RPM tersebut masih dalam proses sebelum disahkan.

“Kami (DPR) memang tidak ikut membahas di level peraturan menteri, namun mengingatkan agar penerbitan suatu regulasi tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, sesuai dengan ketentuan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan,” tandas mantan guru SMK ini.