Link and Match Pendidikan Vokasi dan Industri, 197 Skema Sertifikasi Okupasi Diluncurkan

“Kami sangat menghargai kolaborasi yang telah terjalin antara Kementerian/Lembaga, KADIN Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengembangkan pendidikan vokasi sesuai dengan standar nasional, standar khusus dan adopsi standar internasional yang relevan,” ungkapnya.

Baca juga: Mau Jadi Dokter Lulusan Luar Negeri? Kenali 5 Beasiswa Kedokteran di Korea Selatan Ini

Hal ini juga sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022, yang menjabarkan langkah-langkah strategis dalam mencapai penjaminan mutu pendidikan vokasi melalui sertifikasi kompetensi, yang mencerminkan tekad kita untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga kompetensi praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Wakil Ketua BNSP, Miftakul Aziz menambahkan, sertifikasi kompetensi merupakan salah satu instrumen untuk penjaminan mutu pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sehingga peningkatan kualitas sistem sertifikasi kompetensi dari BNSP akan terus kita tingkatkan untuk benar-benar memastikan bahwa pengakuan kompetensi peserta didik ini sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku di dunia kerja.

“Selain itu BNSP juga diberikan tugas untuk melakukan harmonisasi sistem sertifikasi yang ada di Indonesia, sehingga semua sistem sertifikasi yang ada di Indonesia nantinya akan terharmonisasi dengan sistem sertifikasi BNSP”, tegas Miftakul.

Pada kesempatan peluncuran skema sertifikasi tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi KADIN Indonesia, Adi Mahfudz juga memberikan penguatan terhadap diluncurkannya 197 skema sertifikasi okupasi yang akan digunakan oleh SMK dan Pendidikan Tinggi Vokasi. Adi mengatakan bahwa KADIN Indonesia dalam Perpres 68/2022 memiliki peran yang dominan, dikarenakan KADIN merepresentasikan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

“Perpres 68/2022 memberikan peran yang lebih strategis kepada KADIN Indonesia sebagai representasi Dunia Usaha dan Dunia Industri. Dengan terbitnya skema sertifikasi okupasi ini tentunya proses uji kompetensi telah mengacu pada peta jabatan kerja yang dibutuhkan oleh industri, dan tentunya industri akan kami dorong untuk menerima calon tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP,” kata Adi.

Pada kegiatan tersebut hadir pula Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi Kemenko PMK, Ahmad Saufi. Terbitnya skema sertifikasi okupasi bagi satuan pendidikan vokasi ini tentunya tidak berhenti pada pengesahan skema saja/

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berkomitmen terus berkolaborasi agar skema-skema tersebut diimplementasikan dan menjadi acuan untuk melakukan penyelarasan kurikulum dan pembelajaran, penyelarasan kapasitas pendidik vokasi, serta infrastruktur pendidikan pada satuan pendidikan vokasi, sehingga peserta didik vokasi siap bersaing di dunia kerja, dan segera berkontribusi produktif dalam aktivitas ekonomi.