Fahri Hamzah: Lapor Mas Menteri, PJJ Memiliki Banyak Ekses Negatif
Jum'at, 31 Juli 2020 - 12:24 WIB
loading...
A
A
A
"Mata, otak dan hati anak-anak kita akan rusak, mereka akan menjadi penghuni dunia maya yang palsu," kata Fahri.
Fahri Hamzah berpendapat daripada menerapkan kebijakan sekolah mandiri dengan sistem PJJ yang sudah terbukti memiliki akses negatif yang luas bagi anak, maka selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nadiem Makarim lebih baik mengembangkan infrasktruktur digital pendidikan rakyat untuk memajukan pendidikan Indonesia.
Sebab, Nadiem dianggap memiliki pengalaman sukses membuat infrastruktur digital bagi tukang ojek online (ojol) yang dikenal dengan aplikasi Gojek, yang diluncurkan pada 2015 lalu. Hasil karya Nadiem Makarim ini menjadi salah satu startup transportasi online yang berhasil menyandang gelar 'Unicorn', serta memantapkan diri sebagai startup pertama asal Indonesia. (Baca juga: Mendikbud Diminta Cermati 3 Poin Krusial Keberatan Ormas Soal POP)
"Mas Menteri punya jejak sukses bikin infrastruktur digital bagi tukang ojek. Mengapa tidak diteruskan dengan infrastruktur digital bagi pendidikan rakyat? Dana Kementerian Pendidikan adalah yang terbesar dan mandatori konstitusi kita 20% APBN tiap tahun. Ayo Mas Menteri Kita Bisa!" kata mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.
Fahri Hamzah berpendapat daripada menerapkan kebijakan sekolah mandiri dengan sistem PJJ yang sudah terbukti memiliki akses negatif yang luas bagi anak, maka selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nadiem Makarim lebih baik mengembangkan infrasktruktur digital pendidikan rakyat untuk memajukan pendidikan Indonesia.
Sebab, Nadiem dianggap memiliki pengalaman sukses membuat infrastruktur digital bagi tukang ojek online (ojol) yang dikenal dengan aplikasi Gojek, yang diluncurkan pada 2015 lalu. Hasil karya Nadiem Makarim ini menjadi salah satu startup transportasi online yang berhasil menyandang gelar 'Unicorn', serta memantapkan diri sebagai startup pertama asal Indonesia. (Baca juga: Mendikbud Diminta Cermati 3 Poin Krusial Keberatan Ormas Soal POP)
"Mas Menteri punya jejak sukses bikin infrastruktur digital bagi tukang ojek. Mengapa tidak diteruskan dengan infrastruktur digital bagi pendidikan rakyat? Dana Kementerian Pendidikan adalah yang terbesar dan mandatori konstitusi kita 20% APBN tiap tahun. Ayo Mas Menteri Kita Bisa!" kata mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.
(kri)
Lihat Juga :
