Ketimbang Bikin Gaduh, Rp595 Miliar Dana POP Lebih Baik untuk Internet Gratis
Kamis, 06 Agustus 2020 - 14:28 WIB
loading...
Siswa di Desa Rante Mario, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan terpaksa mencari tempat tinggi untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar daring selama pandemi COVID-19 akibat sulitnya akses internet di daerah itu. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Program Organisasi Penggerak (POP) yang dianggarkan sebesar Rp595 miliar telah menimbulkan kegaduhan. Di sisi lain, ribuan pelajar mulai SD sampai SMA, bahkan mahasiswa punya kendala ketersediaan akses internet untuk menunjang pembelajaran jarak jauh.
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengusulkan agar dana Rp595 miliar tersebut dialihkan untuk pengadaan hotspot internet gratis bagi pelajar dan mahasiswa.
“Daripada bikin ribut bin gaduh, alihkan saja setengah triliun itu untuk 52,5 juta pelajar dan mahasiswa di seantero negeri ini agar gratis mengakses pembelajaran daring,” kata Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Kamis (6/8/2020).
(Baca: Muhammadiyah Putuskan Tak Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud)
POP yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah membuat gaduh dan memicu gelombang protes dari beragam kalangan. Sebut saja organisasi masyarakat terbesar seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, hingga PGRI menyatakan mundur dari kepesertaan program itu.
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengusulkan agar dana Rp595 miliar tersebut dialihkan untuk pengadaan hotspot internet gratis bagi pelajar dan mahasiswa.
“Daripada bikin ribut bin gaduh, alihkan saja setengah triliun itu untuk 52,5 juta pelajar dan mahasiswa di seantero negeri ini agar gratis mengakses pembelajaran daring,” kata Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Kamis (6/8/2020).
(Baca: Muhammadiyah Putuskan Tak Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud)
POP yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah membuat gaduh dan memicu gelombang protes dari beragam kalangan. Sebut saja organisasi masyarakat terbesar seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, hingga PGRI menyatakan mundur dari kepesertaan program itu.
Lihat Juga :
