Guru Lebih Suka Belajar Mengajar Tatap Muka, Asalkan...
Kamis, 06 Agustus 2020 - 15:42 WIB
loading...
Kegiatan belajar tatap muka di SDN 09 Pasar Pandan Airmati (PPA), Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, dengan penerapan protokol kesehatan. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekolah di beberapa daerah telah mengaktifkan kegiatan belajar tatap muka. Namun langkah tersebut mengundang pro kontra berbagai pihak, termasuk dari kalangan guru.
Wakil Sekretaris Jenderal PB Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ) Dudung Abdul Qodir menyadari pelaksanaan pendidikan jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah dalam beberapa bulan di masa pandemi telah memunculkan ragam masalah. Mulai dari sarana prasarana seperti kepemilikan gawai, kuota internet, dan lainnya. (Baca juga: Kisah Bocah Darwin, Untung Jualan Cilok Demi Dapatkan Kuota Internet untuk Belajar Online)
Persoalan mendasar dari pelaksanaan PJJ daring, yaitu sarana prasarana dan alat. Misalnya, hampir 45-48 persen jaringan internet terganggu. Selain itu, hampir 48 persen anak juga tidak memiliki gawai. Hanya 35 persen anak yang punya gawai sendiri, sementara 20 persen mempunya gawai tetapi itu milik orang tua.
“Ini juga persoalan. Makanya pemerintah bersama dinas pendidikan, swasta, untuk duduk bareng menyiapkan strategi PJJ daring maupun luring. Modelnya harus bagaimana ketika di daerah pedalaman, pulau, sebenarnya kita harus menyiapkan guide-guide (petunjuk) itu,” terang Dudung kepada SINDOnews, Rabu (5/8/2020).
(Baca: PGRI Usul Pemerintah Buat Diskresi Kebijakan Pembukaan Sekolah)
Wakil Sekretaris Jenderal PB Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ) Dudung Abdul Qodir menyadari pelaksanaan pendidikan jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah dalam beberapa bulan di masa pandemi telah memunculkan ragam masalah. Mulai dari sarana prasarana seperti kepemilikan gawai, kuota internet, dan lainnya. (Baca juga: Kisah Bocah Darwin, Untung Jualan Cilok Demi Dapatkan Kuota Internet untuk Belajar Online)
Persoalan mendasar dari pelaksanaan PJJ daring, yaitu sarana prasarana dan alat. Misalnya, hampir 45-48 persen jaringan internet terganggu. Selain itu, hampir 48 persen anak juga tidak memiliki gawai. Hanya 35 persen anak yang punya gawai sendiri, sementara 20 persen mempunya gawai tetapi itu milik orang tua.
“Ini juga persoalan. Makanya pemerintah bersama dinas pendidikan, swasta, untuk duduk bareng menyiapkan strategi PJJ daring maupun luring. Modelnya harus bagaimana ketika di daerah pedalaman, pulau, sebenarnya kita harus menyiapkan guide-guide (petunjuk) itu,” terang Dudung kepada SINDOnews, Rabu (5/8/2020).
(Baca: PGRI Usul Pemerintah Buat Diskresi Kebijakan Pembukaan Sekolah)
Lihat Juga :
