Soal Pendidikan Jarak Jauh, Ketua MPR: Teriakan di Luar Sudah Kencang

JAKARTA - Pandemi virus Corona (Covid-19) yang sudah berlangsung lebih dari lima bulan menimbulkan kekacauan di berbagai bidang. Salah satunya di sektor pendidikan.

Sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang dijalankan selama ini sebagai upaya menjaga jarak (social distancing) menimbulkan berbagai persoalan baru di tengah masyarakat.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengaku prihatin karena PJJ membuat anak-anak tidak bisa belajar secara optimal. "Anak-anak menjadi hi tech, tapi low touch. Anak-anak dalam masa pertumbuhan yang dibutuhkan adalah sentuhan. Sekarang interaksi dengan satu arah memang tidak mencerdaskan," tuturnya di sela Media Expert Meeting bertema Sidang Tahunan MPR RI, Konvensi Ketatanegaraan dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/8/2020).

Pria yang biasa disapa Bamsoet ini memaklumi dan berharap kondisi ini hanya sementara. Namun, pihaknya mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim segera merespons teriakan masyarakat yang sudah luar biasa kencang merasakan kesulitan dalam Sistem PJJ. "Teriakan di luar sudah cukup kencang. Persoalan pendidikan begitu banyak yang menyuarakan, bagaimana kok belum ada eksekusi yang jelas," tuturnya.( )

Dikatakan mantan Ketua DPR RI ini, diperlukan tindakan yang lebih konkret dari pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan pendidikan. Mulai dari bagaimana mengatasi beban kuota paket internet untuk PJJ yang sangat memberatkan masyarakat. Belum lagi soal keluhan jaringan internet di berbagai daerah. "Juga soal gadget yang harganya tidak murah. Saya membaca di beberapa wilayah pakai HT (handy talky) untuk menghemat kuota dan mengatasi ketidakpunyaan laptop dan gadget," katanya.

Kendati begitu, kata Bamsoet, di sisi lain ada hal yang memunculkan optimisme yakni bagaimana kemauan kuat dari para orangtua agar anaknya mau belajar. "Ini kita patut bersyukur. Kita sadar betul anak-anak butuh pendidikan," tuturnya.

Sejauh ini, kata Bamsoet, langkah Mendikbud dalam menangani persoalan pendidikan di era pandemi ini belum selaras dengan keinginan masyarakat.

"Kita minta Mendikbud aware (peduli) dengan persoalan ini. Kemarin ketemu Rektor IPB bilang mahasiswa yang tidak mampu beli kuota dibantu. Kampus rata-rata bisa mengatasi lewat dana sumbangan pengurus kampus maupun kas. Tapi seringkali orangtua di tingkat SD, SMP, hingga SMA mengeluhkan iuran tidak berkurang, tapi ada tambahan biaya untuk beli kuota," katanya.