Seminar Unhan dan FSI: Pertahanan RI Perlu Ditingkatkan Antisipasi Ancaman di Laut China Selatan

Dalam pandangan beliau, strategi pendudukan efektif inilah yang menjadi sumber bagi ketegangan yang timbul antara China dan negara-negara lain di kawasan. Meski demikian, Broto berpendapat bahwa China cenderung menerapkan pendekatan dua sisi, antara lain pendekatan yang membuka ruang bagi kerja sama meski di tengah potensi terjadinya konflik.

Menurut Broto, kerja sama dengan China, yang merupakan salah satu mitra ekonomi terbesar Indonesia, patut untuk terus dipertimbangkan, namun dengan tidak mengkompromikan integritas kedaulatan.

“Indonesia harus memiliki kapasitas untuk membatasi China, untuk mengatakan tidak pada permintaan China yang tidak sejalan dengan kepentingan Indonesia,” tuturnya.

Sejalan dengan kedua pembicara di atas, Ketua FSI Johanes Herlijanto juga berpandangan bahwa Indonesia harus meningkatkan kemampuan militernya agar menjadi lebih setara dalam berhadapan dengan China di LCS.

Namun mengutip pandangan seorang ahli Hubungan Internasional Klaus Radityo, Johanes juga mengemukakan bahwa Indonesia harus pula secara konsisten menyatakan keabsahan kepemilikan Indonesia atas ZEE kita di perairan Natuna berdasarkan hukum laut internasional, dalam hal ini UNCLOS.

Senada dengan Broto, Johanes juga berpandangan bahwa Indonesia perlu mendorong ASEAN agar bersatu padu dalam berhadapan dengan China. Menurutnya, ketiga langkah di atas merupakan langkah yang mendesak dan perlu diambil karena sikap China yang cenderung makin asertif dalam kaitan dengan klaim kepemilikan LCS.

Menurutnya, sikap asertif tersebut berpotensi untuk semakin meningkat karena pemimpin yang paling berpengaruh di China, yaitu Presiden Xi Jinping, dinilai cenderung memandang isu LCS dalam kerangka kompetitif ketimbang kooperatif.

Meski demikian, Johanes berpendapat bahwa masih terdapat ruang yang terbuka bagi terciptanya kawasan LCS yang damai.