UNICEF Dorong Stakeholder Beri Dukungan dan Investasi Lebih Besar untuk PAUD
Jum'at, 25 Oktober 2024 - 11:22 WIB
loading...
Indonesia tengah mengembangkan model PAUD Holistik Integratif yang bukan hanya memberikan pembelajaran pada anak, melainkan juga menyediakan layanan gizi dan kesehatan. Foto/Tanoto Foundation.
A
A
A
JAKARTA - Indonesia tengah mengembangkan model PAUD Holistik Integratif yang bukan hanya memberikan pembelajaran pada anak, melainkan juga menyediakan layanan gizi dan kesehatan. Kebijakan tentang wajib belajar 13 tahun termasuk untuk pra-sekolah juga sedang digodok.
“Kebijakan ini akan menjadi terobosan luar biasa. UNICEF telah melakukan advokasi dan melihat ada kemajuan. Kebijakan ini mengikuti jejak negara lain di kawasan yang telah berinvestasi signifikan pada PAUD dan juga akan mempengaruhi negara lain, akan ada efek berantai,” kata Maniza Zaman, UNICEF Indonesia Country Representative, melalui siaran pers, dikutip Jumat (25/10/2024).
Baca juga: Tak Hanya Pendidikan, Layanan untuk Anak Usia Dini Butuh Kolaborasi Multisektor
Masalahnya, pengembangan PAUD di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Problem utama pada akses, yakni hanya 35 persen anak usia 3-6 tahun yang memiliki akses ke layanan tersebut. Jumlah PAUD dan infrastrukturnya, terutama di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau, masih amat terbatas.
Alokasi anggaran negara untuk PAUD juga minim. Nilainya hanya 0,8 persen dari total anggaran pendidikan nasional.
“Ini jauh di bawah standar internasional yang sebesar 10 persen dan perlu ditingkatkan secara signifikan,” ungkap Maniza.
Selain itu, belum semua PAUD juga diperkuat oleh guru-guru berkualitas. Tak bisa dipungkiri, masih ada anggapan bahwa untuk menjadi guru PAUD tidak terlalu membutuhkan pengajar dengan kualifikasi yang baik.
“Data menunjukkan, hanya 60 persen guru PAUD yang bergelar sarjana dibanding 90 persen di jenjang pendidikan lain. Perlu adanya pengakuan bahwa guru adalah profesi mulia bahkan untuk PAUD,” tutur Maniza.
Tidak ketinggalan, persoalan lainnya adalah pemahaman orang tua dan pengasuh tentang PAUD yang belum sama dan belum semuanya menganggapnya penting.
Apalagi, kebanyakan layanan PAUD dikelola mandiri atau pihak swasta yang memerlukan pos dana tersendiri bagi setiap keluarga, meskipun sudah ada subsidi.
“Kebijakan ini akan menjadi terobosan luar biasa. UNICEF telah melakukan advokasi dan melihat ada kemajuan. Kebijakan ini mengikuti jejak negara lain di kawasan yang telah berinvestasi signifikan pada PAUD dan juga akan mempengaruhi negara lain, akan ada efek berantai,” kata Maniza Zaman, UNICEF Indonesia Country Representative, melalui siaran pers, dikutip Jumat (25/10/2024).
Baca juga: Tak Hanya Pendidikan, Layanan untuk Anak Usia Dini Butuh Kolaborasi Multisektor
Masalahnya, pengembangan PAUD di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Problem utama pada akses, yakni hanya 35 persen anak usia 3-6 tahun yang memiliki akses ke layanan tersebut. Jumlah PAUD dan infrastrukturnya, terutama di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau, masih amat terbatas.
Alokasi anggaran negara untuk PAUD juga minim. Nilainya hanya 0,8 persen dari total anggaran pendidikan nasional.
“Ini jauh di bawah standar internasional yang sebesar 10 persen dan perlu ditingkatkan secara signifikan,” ungkap Maniza.
Selain itu, belum semua PAUD juga diperkuat oleh guru-guru berkualitas. Tak bisa dipungkiri, masih ada anggapan bahwa untuk menjadi guru PAUD tidak terlalu membutuhkan pengajar dengan kualifikasi yang baik.
“Data menunjukkan, hanya 60 persen guru PAUD yang bergelar sarjana dibanding 90 persen di jenjang pendidikan lain. Perlu adanya pengakuan bahwa guru adalah profesi mulia bahkan untuk PAUD,” tutur Maniza.
Tidak ketinggalan, persoalan lainnya adalah pemahaman orang tua dan pengasuh tentang PAUD yang belum sama dan belum semuanya menganggapnya penting.
Apalagi, kebanyakan layanan PAUD dikelola mandiri atau pihak swasta yang memerlukan pos dana tersendiri bagi setiap keluarga, meskipun sudah ada subsidi.
Lihat Juga :
