Rektor Marsudi: Guru Besar Harus Memberi Manfaat yang Besar untuk Masyarakat
loading...
Prof. Dr. Dede Lia Zariatin, ST., MT. dan Prof. Dr. La Ode Mohammad Firman, ST. MT usai dikukuhkan sebagai Guru Besar Universitas Pancasila.
A
A
A
Universitas Pancasila (UP) kembali memperkaya jajaran akademiknya dengan mengukuhkan dua Guru Besar baru pada Rabu, (11/12). Upacara pengukuhan yang berlangsung khidmat di Kampus Universitas Pancasila ini menandai tonggak sejarah baru bagi UP, sekaligus menjadi inspirasi bagi sivitas akademika lainnya.
Dua ilmuwan yang dikukuhkan adalah Prof. Dr. Dede Lia Zariatin, ST., MT. dan Prof. Dr. La Ode Mohammad Firman, ST. MT. Keduanya adalah para ilmuwan di bidang Teknik Mesin, telah berhasil mengembangkan berbagai inovasi dan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, menunjukkan kepeduliannya terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa.
Dalam sambutannya, Rektor Universitas Pancasila, Prof. Marsudi Wahyu Kisworo menyampaikan bahwa pengukuhan Guru Besar merupakan momentum penting bagi UP untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian serta memberi manfaat yang besar pada masyarakat.
Ia juga mengatakan pencapaian guru besar bukanlah akhir, namun justru sebagai awal untuk bergerak dan membuktikan dalam kehidupan masyarakat. "Ini merupakan awal sekaligus tantangan untuk membuktikan kegurubesarannya dalam kehidupan masyarakat," katanya.
Selain itu, menurutnya dengan menjadi Guru Besar, justru harus berkarya dan bekerja terus serta berkiprah di masyarakat. "Diharapkan dapat berkiprah tidak hanya dalam bidang akademik keilmuan tapi juga berperan di masyarakat untuk menaikkan harkat dan martabat bangsa," harapnya.
Rektor UP menegaskan Guru Besar juga memiliki wewenang untuk menyampaian pendapat yang sesuai dengan bidang keilmuannya yang dilindungi Undang-undang. "Di dalam UU kita, Guru Besar adalah dosen yang memiliki kebebasan akademik. Artinya dia memiliki kewenangan untuk menyampaikan statement dan dilindungi UU," ucapnya.
Dengan hak yang seluas-luasnya ini, ungkap Rektor Marsudi, Guru Besar harus memanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberi manfaat masyarakat.
Saat ini UP sendiri telah memiliki 33 guru besar dan tiga calon Guru Besar, sehingga total 36 orang. Meski demikian jumlah ini dinilai belum sesuai dengan proporsi jumlah dosen di UP yang berjumlah 398 orang. Menurut Rektor, agar memiliki impact yang berarti di masyarakat, proporsi jumlah Guru Besar dibanding jumlah dosen harus mencapai 20 persen.
"Dalam kampus harus ada budaya ilmiah unggul. Budaya ilmiah unggul bisa dibentuk kalau memiliki guru besar 20 persen. Kalau kurang, maka tidak terlalu memberi impact yang besar pada masyarakat," katanya.
Sehingga ia menargetkan dalam jangka waktu empat tahun ke depan, jumlah Guru Besar yang dimiliki UP bisa mencapai 72 orang. Untuk mencapainya, ungkap Rektor sejumlah program akselerasi dilakukan, salah satunya mendorong calon Guru Besar yang telah memenuhi syarat dipercepat.
Dua ilmuwan yang dikukuhkan adalah Prof. Dr. Dede Lia Zariatin, ST., MT. dan Prof. Dr. La Ode Mohammad Firman, ST. MT. Keduanya adalah para ilmuwan di bidang Teknik Mesin, telah berhasil mengembangkan berbagai inovasi dan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, menunjukkan kepeduliannya terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa.
Dalam sambutannya, Rektor Universitas Pancasila, Prof. Marsudi Wahyu Kisworo menyampaikan bahwa pengukuhan Guru Besar merupakan momentum penting bagi UP untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian serta memberi manfaat yang besar pada masyarakat.
Ia juga mengatakan pencapaian guru besar bukanlah akhir, namun justru sebagai awal untuk bergerak dan membuktikan dalam kehidupan masyarakat. "Ini merupakan awal sekaligus tantangan untuk membuktikan kegurubesarannya dalam kehidupan masyarakat," katanya.
Selain itu, menurutnya dengan menjadi Guru Besar, justru harus berkarya dan bekerja terus serta berkiprah di masyarakat. "Diharapkan dapat berkiprah tidak hanya dalam bidang akademik keilmuan tapi juga berperan di masyarakat untuk menaikkan harkat dan martabat bangsa," harapnya.
Rektor UP menegaskan Guru Besar juga memiliki wewenang untuk menyampaian pendapat yang sesuai dengan bidang keilmuannya yang dilindungi Undang-undang. "Di dalam UU kita, Guru Besar adalah dosen yang memiliki kebebasan akademik. Artinya dia memiliki kewenangan untuk menyampaikan statement dan dilindungi UU," ucapnya.
Dengan hak yang seluas-luasnya ini, ungkap Rektor Marsudi, Guru Besar harus memanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberi manfaat masyarakat.
Saat ini UP sendiri telah memiliki 33 guru besar dan tiga calon Guru Besar, sehingga total 36 orang. Meski demikian jumlah ini dinilai belum sesuai dengan proporsi jumlah dosen di UP yang berjumlah 398 orang. Menurut Rektor, agar memiliki impact yang berarti di masyarakat, proporsi jumlah Guru Besar dibanding jumlah dosen harus mencapai 20 persen.
"Dalam kampus harus ada budaya ilmiah unggul. Budaya ilmiah unggul bisa dibentuk kalau memiliki guru besar 20 persen. Kalau kurang, maka tidak terlalu memberi impact yang besar pada masyarakat," katanya.
Sehingga ia menargetkan dalam jangka waktu empat tahun ke depan, jumlah Guru Besar yang dimiliki UP bisa mencapai 72 orang. Untuk mencapainya, ungkap Rektor sejumlah program akselerasi dilakukan, salah satunya mendorong calon Guru Besar yang telah memenuhi syarat dipercepat.
Lihat Juga :
