Bantuan Kuota, PGRI: Pemerintah Jangan Lupakan Guru Honorer dan Swasta
Rabu, 02 September 2020 - 14:13 WIB
loading...
Nasib guru honorer yang mayoritas bergaji sangat kecil justru tidak termasuk dalam cakupan klasifikasi penerima bantuan sosial. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengapresiasi program pemerintah yang memberikan bantuan kuota data. Namun, pemerintah harus segera membuat petunjuk teknis dilapangan agar bantuan ini tepat sasaran.
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, PB PGRI menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya nya kepada pemerintah. Yakni Kemendikbud, Kemenkeu, Bappenas , Komisi X DPR atas rencana pemberian subsidi pulsa kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. (Baca juga: Pemerintah Subsidi Kuota, Tapi Banyak Siswa di Daerah Terkendala Sinyal )
Suatu kebijakan yang tepat di saat pandemi demi menyelamatkan dunia pendidikan,” katanya kepada SINDOnews, Rabu (2/9).
Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini menjelaskan, bantuan ini juga merupakan bagian dari perjuangan PGRI yang memilih untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak (POP). Menurutnya, suasana pandemic saat ini membutuhkan perhatian tersendiri sehingga pemerintah pun sebaiknya membantu siswa dan guru yang terkendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
Namun, untuk memastikan bantuan kuota data ini tepat sasaran, Unifah menerangkan, diperlukan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis agar subsidi pulsa dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik untuk PJJ bagi semua yang membutuhkan. (Baca juga: Tak Ada Sinyal, Sekolah di Gunungkidul Gunakan HT untuk PJJ )
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, PB PGRI menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya nya kepada pemerintah. Yakni Kemendikbud, Kemenkeu, Bappenas , Komisi X DPR atas rencana pemberian subsidi pulsa kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. (Baca juga: Pemerintah Subsidi Kuota, Tapi Banyak Siswa di Daerah Terkendala Sinyal )
Suatu kebijakan yang tepat di saat pandemi demi menyelamatkan dunia pendidikan,” katanya kepada SINDOnews, Rabu (2/9).
Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini menjelaskan, bantuan ini juga merupakan bagian dari perjuangan PGRI yang memilih untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak (POP). Menurutnya, suasana pandemic saat ini membutuhkan perhatian tersendiri sehingga pemerintah pun sebaiknya membantu siswa dan guru yang terkendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
Namun, untuk memastikan bantuan kuota data ini tepat sasaran, Unifah menerangkan, diperlukan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis agar subsidi pulsa dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik untuk PJJ bagi semua yang membutuhkan. (Baca juga: Tak Ada Sinyal, Sekolah di Gunungkidul Gunakan HT untuk PJJ )
Lihat Juga :
