Asosiasi Guru Minta Peniadaan Rekrutmen CPNS untuk Guru Dikaji Kembali
Jum'at, 01 Januari 2021 - 15:59 WIB
loading...
Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Sumardiansyah Perdana Kusuma. Foto/SINDOnews/Neneng Zubaidah
A
A
A
JAKARTA - Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Sumardiansyah Perdana Kusuma meminta pemerintah untuk mengkaji kembali peniadaan rektrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi guru.
Sumardiansyah menghimbau agar pemerintah secara komprehensif dan bijak mengkaji kembali rencana menghilangkan rekruitmen CPNS guru secara permanen. Sebab, ujar Sumardiansyah status pendidik yang CPNS dengan yang hanya diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lapangan itu sangat berbeda. (Baca juga: Tok! Pemerintah Putuskan Mulai 2021 Guru Honorer Tak Bisa Jadi PNS )
"Kami berharap agar PPPK dijalankan secara lex spesialis, khusus bagi kalangan guru bukan PNS yang sudah berusia di atas 35 tahun dan lama mengabdi sebagai guru agar memperoleh kesempatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (1/1/2020).
Kalau pemerintah beralasan CPNS guru dihentikan karena banyak guru mengajukan mutasi dan mempengaruhi distribusi nasional, dia mempertanyakan, apakah tepat menghentikan rekruitmen CPNS guru secara permanen.
Sementara, disisi lain menjadi pendidik yang professional itu bukan pekerjaan mudah, ujar Sumardiansyah, bukan sekedar kecakapan teknis dan mekanik. Melainkan pilihan menjadi guru sangat erat kaitannya dengan panggilan jiwa. (Baca juga: Pemerintah Hapus Formasi Guru PNS, P2G: Kebutuhan Guru akan Jadi Masalah )
Sumardiansyah menghimbau agar pemerintah secara komprehensif dan bijak mengkaji kembali rencana menghilangkan rekruitmen CPNS guru secara permanen. Sebab, ujar Sumardiansyah status pendidik yang CPNS dengan yang hanya diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lapangan itu sangat berbeda. (Baca juga: Tok! Pemerintah Putuskan Mulai 2021 Guru Honorer Tak Bisa Jadi PNS )
"Kami berharap agar PPPK dijalankan secara lex spesialis, khusus bagi kalangan guru bukan PNS yang sudah berusia di atas 35 tahun dan lama mengabdi sebagai guru agar memperoleh kesempatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (1/1/2020).
Kalau pemerintah beralasan CPNS guru dihentikan karena banyak guru mengajukan mutasi dan mempengaruhi distribusi nasional, dia mempertanyakan, apakah tepat menghentikan rekruitmen CPNS guru secara permanen.
Sementara, disisi lain menjadi pendidik yang professional itu bukan pekerjaan mudah, ujar Sumardiansyah, bukan sekedar kecakapan teknis dan mekanik. Melainkan pilihan menjadi guru sangat erat kaitannya dengan panggilan jiwa. (Baca juga: Pemerintah Hapus Formasi Guru PNS, P2G: Kebutuhan Guru akan Jadi Masalah )
Lihat Juga :
