DPR Tagih Penjelasan Pemerintah Soal Penghapusan Formasi CPNS Guru
Senin, 04 Januari 2021 - 10:13 WIB
loading...
Guru honorer memperjuangkan nasibnya ke pemerintah. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR , Abdul FIkri Faqih mendesak pemerintah memberi penjelasan soal rencana penghapusan formasi guru dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada formasi 2021 ini.
"Karena guru pensiun menurut proyeksi kemendikbud pada 2021-2025 mencapai 316.535 guru, belum termasuk yang meninggal dunia, lantas bagaimana cara memenuhi kebutuhan guru yang totalnya 960 ribu?," ujar Fikri dalam keterangannya, Senin (4/1/2021). (Baca juga: Tak Kompromi, Ketua Komisi X Tegas Tolak Penghapusan Formasi CPNS Guru )
Fikri pun mempertanyakan kebijakan yang dijadikan alternatif pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kebutuhan guru adalah melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pasalnya kebijakan ini juga belum jelas, tetutama bagi masyarakat pendidikan.
Sementara, politisi PKS ini mengungkap bahwa rekrutmen PPPK guru sebelumnya juga sudah membuat trauma para guru yang dijanjikan."Karena yang sudah diterima lulus tes, faktanya sudah 1 tahun lebih, belum terima SK (surat keputusan pengangkatan)," ungkapnya.
Menurut Fikri, kebutuhan 960 ribu guru yang telah diumumkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sebelumnya, dan kemudian disambut pengumuman Kemenpan RB yang hendak merekrut 1 juta ASN harus jelas formulasinya. Sehingga, keputusan ini bisa ditindaklanjuti oleh daerah, karena formasi itu juga harus diusulkan oleh pemda sesuai kewenangannya. (Baca juga: PPPK Tidak Cocok untuk Guru, DPR: Pemerintah Bisa Pecat Sewaktu-waktu )
"Karena guru pensiun menurut proyeksi kemendikbud pada 2021-2025 mencapai 316.535 guru, belum termasuk yang meninggal dunia, lantas bagaimana cara memenuhi kebutuhan guru yang totalnya 960 ribu?," ujar Fikri dalam keterangannya, Senin (4/1/2021). (Baca juga: Tak Kompromi, Ketua Komisi X Tegas Tolak Penghapusan Formasi CPNS Guru )
Fikri pun mempertanyakan kebijakan yang dijadikan alternatif pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kebutuhan guru adalah melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pasalnya kebijakan ini juga belum jelas, tetutama bagi masyarakat pendidikan.
Sementara, politisi PKS ini mengungkap bahwa rekrutmen PPPK guru sebelumnya juga sudah membuat trauma para guru yang dijanjikan."Karena yang sudah diterima lulus tes, faktanya sudah 1 tahun lebih, belum terima SK (surat keputusan pengangkatan)," ungkapnya.
Menurut Fikri, kebutuhan 960 ribu guru yang telah diumumkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sebelumnya, dan kemudian disambut pengumuman Kemenpan RB yang hendak merekrut 1 juta ASN harus jelas formulasinya. Sehingga, keputusan ini bisa ditindaklanjuti oleh daerah, karena formasi itu juga harus diusulkan oleh pemda sesuai kewenangannya. (Baca juga: PPPK Tidak Cocok untuk Guru, DPR: Pemerintah Bisa Pecat Sewaktu-waktu )
Lihat Juga :
