Banyak Daerah Tunda Buka Sekolah, Bagaimana Nasib SKB 4 Menteri?
loading...
Suasana simulasi belajar mengajar tatap muka di salah satu sekolah dasar di Jawa Barat. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri menekankan jika SKB 4 Menteri tidak akan dicabut. Meski banyak daerah yang menunda untuk membuka sekolah di awal tahun 2021 ini.
Dirjen Jumeri mengaku sering mendapat pertanyaan apakah SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 akan dicabut seiring dengan banyak daerah yang menunda Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
"SKB ini tidak akan dicabut karena SKB sudah tepat. Memberikan kewenangan kepada daerah karena daerah yang paling tahu dinamika Covid-19 yang ada di wilayah masing-masing," katanya pada Taklimat Media Awal Tahun 2021 Kemendikbud secara daring, Selasa (5/1). (Baca juga: Guru Honorer Ingin Daftar PPPK, Ini Syarat yang Harus Dilengkapi )
Mantan Kadisdikbud Jateng ini menuturkan, dinamika penularan Covid-19 di daerah memang berbeda-beda sehingga bisa jadi 1 kabupaten kota atau bahkan 1 provinsi tidak membuka sekolah secara serentak. Pimpinan daerah, katanya, dipersilahkan untuk mengambil keputusan membuka sekolah jika memang daerah itu betul-betul aman.
Selain itu, Jumeri menekankan, SKB 4 Menteri ini sifatnya membolehkan dan bukan mewajibkan PTM. Sebab jika ada orang tua yang belum rela melepas anaknya mengikuti PTM maka disilahkan untuk tetap belajar dirumah. Sekolah, katanya, mempunyai kewajiban untuk tetap melayani siswanya belajar dari rumah. (Baca juga: Ini 3 Alasan Pemerintah Harus Cabut Penghapusan Rekrutmen CPNS Guru )
Jumeri mengatakan, dari rekap data Kemendikbud ada 14 provinsi yang bersiap membuka sekolah. Yakni Jawa Barat, DI Yogyakarta, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalteng, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat.
''Sedangkan yang rencana blended (learning) Maluku, Sumatera Barat, NTT dan Papua. Yang lain masih menunda mungkin satu atau dua bulan pembelajaran tatap muka," pungkasnya.
Dirjen Jumeri mengaku sering mendapat pertanyaan apakah SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 akan dicabut seiring dengan banyak daerah yang menunda Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
"SKB ini tidak akan dicabut karena SKB sudah tepat. Memberikan kewenangan kepada daerah karena daerah yang paling tahu dinamika Covid-19 yang ada di wilayah masing-masing," katanya pada Taklimat Media Awal Tahun 2021 Kemendikbud secara daring, Selasa (5/1). (Baca juga: Guru Honorer Ingin Daftar PPPK, Ini Syarat yang Harus Dilengkapi )
Mantan Kadisdikbud Jateng ini menuturkan, dinamika penularan Covid-19 di daerah memang berbeda-beda sehingga bisa jadi 1 kabupaten kota atau bahkan 1 provinsi tidak membuka sekolah secara serentak. Pimpinan daerah, katanya, dipersilahkan untuk mengambil keputusan membuka sekolah jika memang daerah itu betul-betul aman.
Selain itu, Jumeri menekankan, SKB 4 Menteri ini sifatnya membolehkan dan bukan mewajibkan PTM. Sebab jika ada orang tua yang belum rela melepas anaknya mengikuti PTM maka disilahkan untuk tetap belajar dirumah. Sekolah, katanya, mempunyai kewajiban untuk tetap melayani siswanya belajar dari rumah. (Baca juga: Ini 3 Alasan Pemerintah Harus Cabut Penghapusan Rekrutmen CPNS Guru )
Jumeri mengatakan, dari rekap data Kemendikbud ada 14 provinsi yang bersiap membuka sekolah. Yakni Jawa Barat, DI Yogyakarta, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalteng, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat.
''Sedangkan yang rencana blended (learning) Maluku, Sumatera Barat, NTT dan Papua. Yang lain masih menunda mungkin satu atau dua bulan pembelajaran tatap muka," pungkasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
