Kemendikbud Pertanyakan Daerah Masih Enggan Gelar Pembelajaran Tatap Muka
Sabtu, 23 Januari 2021 - 14:29 WIB
loading...
Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri. Foto/SINDOnews/Haryudi
A
A
A
BOGOR - Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri mengatakan, sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang pembelajaran di masa pandemi baru 14 persen yang melakukan pembelajaran tatap muka (PTM).
Padahal kata, Jumeri, dalam SKB tersebut kepala daerah diberikan keleluasan atau flesibilitas untuk membuka sekolah bagi daerah-daerah yang memang terpencil, tertinggal dan terjauh (3T). Baca juga: Mendikbud Beberkan Cara Pemerintah Atasi Learning Loss
"Itu baru ada 14 persen daerah-daerah yang menjalankan SKB 4 menteri di akhir 2020, yang sudah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), yang lain atau sisanya masih Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)," ungkap Jumeri dalam Talkshow yang digelar secara daring MNC Trijaya Network, Sabtu (23/1/2021).
Dalam evaluasinya, Jumeri menyampaikan juga di Talkshow bertemakan 'Nasib Siswa di Tengah Pandemi' ini, kenapa masih banyak daerah yang enggan membuka sekolah atau PTM dikarenakan masih kurangnya pemahaman tentang SKB 4 menteri.
"Nah implementasi dari SKB empat menteri sendiri, di beberapa daerah memang mungkin, sebenarnya kami sudah berkordinasi berulang-ulang dengan kepala dinas, ketika launching SKB itupun Bupati dan Gubernur juga diundang. Baca juga: Mendikbud: Bantuan Subsidi Upah Masih Didiskusikan di Kabinet
Masih ada pemahaman yang mungkin belum lengkap tentang SKB ini, di antaranya adalah bahwa sebenarnya, dimungkinkan kecamatan itu, misalnya dalam satu kabupaten ada 17 kecamatan, mungkin ada 2-3 kecamatan bisa mulai dulu," ungkapnya.
Tapi kebanyakan kepala daerah lebih memilih cari aman, sehingga mayoritas belum mau menjalakan SKB 4 menteri itu. "Memang kami juga tahu bahwa, kepala daerah sangat berhati-hati, dalam membuka PTM ini, padahal ini platform terbaik pembelajaran yang harusnya kita berikan kepada anak," ungkapnya.
Padahal kata, Jumeri, dalam SKB tersebut kepala daerah diberikan keleluasan atau flesibilitas untuk membuka sekolah bagi daerah-daerah yang memang terpencil, tertinggal dan terjauh (3T). Baca juga: Mendikbud Beberkan Cara Pemerintah Atasi Learning Loss
"Itu baru ada 14 persen daerah-daerah yang menjalankan SKB 4 menteri di akhir 2020, yang sudah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), yang lain atau sisanya masih Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)," ungkap Jumeri dalam Talkshow yang digelar secara daring MNC Trijaya Network, Sabtu (23/1/2021).
Dalam evaluasinya, Jumeri menyampaikan juga di Talkshow bertemakan 'Nasib Siswa di Tengah Pandemi' ini, kenapa masih banyak daerah yang enggan membuka sekolah atau PTM dikarenakan masih kurangnya pemahaman tentang SKB 4 menteri.
"Nah implementasi dari SKB empat menteri sendiri, di beberapa daerah memang mungkin, sebenarnya kami sudah berkordinasi berulang-ulang dengan kepala dinas, ketika launching SKB itupun Bupati dan Gubernur juga diundang. Baca juga: Mendikbud: Bantuan Subsidi Upah Masih Didiskusikan di Kabinet
Masih ada pemahaman yang mungkin belum lengkap tentang SKB ini, di antaranya adalah bahwa sebenarnya, dimungkinkan kecamatan itu, misalnya dalam satu kabupaten ada 17 kecamatan, mungkin ada 2-3 kecamatan bisa mulai dulu," ungkapnya.
Tapi kebanyakan kepala daerah lebih memilih cari aman, sehingga mayoritas belum mau menjalakan SKB 4 menteri itu. "Memang kami juga tahu bahwa, kepala daerah sangat berhati-hati, dalam membuka PTM ini, padahal ini platform terbaik pembelajaran yang harusnya kita berikan kepada anak," ungkapnya.
Lihat Juga :
