Digitalisasi Perpustakaan Masih Terkendala, Ini Harapan Kepala Perpusnas

JAKARTA - Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menegaskan bahwa pemotongan anggaran ini tidak mempengaruhi kinerja dan target program perpustakaan dan literasi. Menurutnya, dalam menangani persoalan literasi di Indonesia harus dilakukan pembenahan pada sisi hulu literasi.

“Negara harus hadir untuk menangani permasalahan literasi ini. Baik itu, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan TNI/Polri. Selain itu, peran akademisi perguruan tinggi, penulis, penerbit, hingga regulasi distribusi bahan bacaan untuk memperkecil ketimbangan antar wilayah,” jelasnya.



Syarif Bando meminta dukungan legislator agar Perpusnas dapat mengembangkan digitalisasi di seluruh provinsi. Mengingat, pada saat pandemi ini hanya 44 persen peserta didik Indonesia yang terkoneksi digital.

“Setelah kami dari beberapa wilayah seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah semua keluhannya hampir sama. Buat apa Perpusnas memimpin top open access jurnal ilmiah internasional kalau hanya bisa melayani wilayah Jabodetabek saja. Sehingga kami menginginkan adanya mirroring data di semua provinsi,” terangnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian dan Anggota Komisi X DPR Putra Nababan menyayangkan penghematan anggaran belanja Perpusnas sebesar Rp7.316.287.000, mengingat tugas berat yang diemban lembaga negara tersebut dalam meningkatkan literasi masyarakat Indonesia. Pada 2021, Perpusnas mengalami penghematan belanja sebesar 1,08 persen dari pagu awal sebesar Rp675.539.800.000.



"Sebenarnya kami tidak setuju adanya pemotongan anggaran ini, maunya penambahan anggaran. Kami berharap meski ada penghematan namun capaian target prioritas nasional dan program prioritas Perpusnas RI tetap bisa berjalan," tutur Hetifah Sjaifudian.

Sebagai informasi, Perpusnas mengalami penghematan anggaran berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/20210 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

Sementara itu, dalam simpulan RDP, Komisi X DPR RI meminta Perpusnas untuk mengoptimalkan strategi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berpihak pada penyandang disabilitas, dengan mendesain layanan perpustakaan dan memperkaya koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat melalui ruang berbagi pengalaman dan ruang berlatih keterampilan kerja.

“Kami harap ada sinergi program perpustakaan desa antarkementerian dan Lembaga antara lain Kemendikbud RI, Kemendes PDTT, Kemenkominfo RI dan Kemendagri RI dalam transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial,” tutup Hetifah.