Polemik Kamus Sejarah RI, Ini Harapan Terbesar Asosiasi Guru Sejarah Indonesia
loading...
Kamus Sejarah Indonesia Jilid I-II yang sempat menuai polemik di publik. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kisruh kamus sejarah yang tidak memuat nama tokoh pendiri NU KH Hasyim Ashari memantik respon dari berbagai pihak. Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) pun memberikan respon akan hal ini.
Presiden AGSI Sumardiansyah Perdana Kusuma mengapresiasi niat baik dari Kemendikbud khususnya Direktorat Jenderal Kebudayaan yang telah peduli dan mengambil inisiatif dengan memperkaya khazanah sejarah melalui penulisan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I-II.
Selain itu, jelasnya, K.H Hasyim Asy’ari bersama para tokoh lain yang mengambil tempat dalam perjalanan sejarah bangsa, lokal maupun nasional, patut untuk diteladani sesuai dengan latar belakang, kapasitas dan lingkup perjuangannya masing-masing.
"Karena itu kami setuju agar naskah Kamus Sejarah Indonesia Jilid I-II disempurnakan secara objektif dan komprehensif dalam rangka memperkuat jati diri kita sebagai sebuah bangsa," katanya melalui keterangan tertulis, Jumat (23/4).
Dia menuturkan, mengingat posisi sejarah yang sangat penting dalam pengarusutamaan karakter bangsa dan mencegah amnesia sejarah ditengah arus globalisasi, maka perlu ada pendekatan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berpihak kepada sejarah.
Ciri keberpihakan itu, jelasnya, diantaranya adalah dengan menghidupkan kembali Direktorat Sejarah di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Presiden AGSI Sumardiansyah Perdana Kusuma mengapresiasi niat baik dari Kemendikbud khususnya Direktorat Jenderal Kebudayaan yang telah peduli dan mengambil inisiatif dengan memperkaya khazanah sejarah melalui penulisan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I-II.
Selain itu, jelasnya, K.H Hasyim Asy’ari bersama para tokoh lain yang mengambil tempat dalam perjalanan sejarah bangsa, lokal maupun nasional, patut untuk diteladani sesuai dengan latar belakang, kapasitas dan lingkup perjuangannya masing-masing.
"Karena itu kami setuju agar naskah Kamus Sejarah Indonesia Jilid I-II disempurnakan secara objektif dan komprehensif dalam rangka memperkuat jati diri kita sebagai sebuah bangsa," katanya melalui keterangan tertulis, Jumat (23/4).
Dia menuturkan, mengingat posisi sejarah yang sangat penting dalam pengarusutamaan karakter bangsa dan mencegah amnesia sejarah ditengah arus globalisasi, maka perlu ada pendekatan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berpihak kepada sejarah.
Ciri keberpihakan itu, jelasnya, diantaranya adalah dengan menghidupkan kembali Direktorat Sejarah di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
(mpw)
Explore More