New Normal, DPR Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

Neng Eem pun mendorong pemerintah memfasilitasi rapid test dan pemeriksaan swab massal untuk seluruh kiai dan santri sebagai penanda dimulai kegiatan belajar di pesantren.

Selain itu, pemerintah perlu memenuhi kebutuhan ketahanan pangan dan ekonomi pesantresn untuk santri yang kembali ke pesantres minimal selama 14 hari mengikuti isolasi mandiri.

Tidak hanya itu, pemerintah diminta untuk menyediakan sarana prasarana belajar yang memenuhi standar new normal. Hal ini menjadi kewajiban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Agama, termasuk di dalamnya digitalisasi proses belajar mengajar di pesantren.

“Pemerintah juga harus menyiapkan SOP atau prosedur tetap (protap) beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya dalam bentuk buku satu dan sebagainya, tentang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di pesantren dalam masa new normal,” tuturnya.

Menurut Neng Eem, terdapat 28.000 pesantren yang di dalamnya terdapat 18 juta kehidupan santri dan 1,5 juta pengajar, serta jutaan masyarakat yang menggantungkan perputaran ekonominya dari kehidupan pesantren.

Mereka mendesak agar dapat kembali memulai proses kegiatan belajar mengajar. “Sekali lagi, pemerintahan pusat hingga daerah perlu memperhatikan dan harus memberikan bantuan kepada pesantren. Sebab, pesantren selama ini melahirkan santri-santri yang berkondtribusi pada bangsa dan negara,” tuturnya.