Gus Muhaimin: Jangan Ada Mahasiswa Drop Out karena Pandemi
Rabu, 01 September 2021 - 23:31 WIB
loading...
Dialog Mahasiswa Nasional bertajuk Pandemi Tak Henti, UKT Kian Tinggi, bersama Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar. Rabu (1/9/2021).
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan sepakat dengan tuntutan mahasiswa agar semua anggaran pendidikan di masa pandemi Covid-19 difokuskan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan. Konsekuensinya alokasi anggaran untuk pembangunan fisik yang tidak subtantif sebaiknya dihentikan sementara.
“Saat ini yang penting bagaimana penyelenggaraan pendidikan baik di level dasar, menengah, dan tinggi bisa dilanjutkan. Tidak ada anak yang putus kuliah, tidak ada mahasiswa yang harus drop out karena persoalan biaya,” ujar Abdul Muhaimin Iskandar saat dialog nasional dengan mahasiswa bertajuk Pandemi Tak Henti, UKT Kian Tinggi, Rabu (1/9/2021).
Dalam dialog ini hadir Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Wahyu Suryono Pratama, dan Koordinator Pusat DEMA PTKIN se-Indonesia Onkie Fachrur Rozie. Selain itu dialog yang dilakukan secara virtual tersebut diikuti perwakilan BEM/DEMA dari ratusan kampus di Indonesia. (Baca Juga :Tegas, Mendikbudristek Ancam Kampus yang Lambat Salurkan Bantuan UKT Mahasiswa)
Gus Muhaimin-sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar-mengatakan situasi pandemi saat ini memberikan dampak luar biasa bagi setiap lini kehidupan bernegara. Pandemi yang berlangsung hampir dua tahun ini juga membuat anggaran negara terkuras untuk membiaya pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, maupun mengurangi dampak sosial. “Kami meminta Komisi X menyisir anggaran Pendidikan 20% APBN harus difokuskan pada program anggarn yang tepat sasaran. Biaya kuliah harus jadi prioritas, kebutuhan dasar harus diutamakan dibandingkan dengan kegiatan lain yang tidak relevan pada penyelenggaran Pendidikan di masa pandemi,” katanya. (Baca Juga :Terdampak Pandemi, PTKIN Kemenag Beri Potongan UKT Mahasiswa Hingga 100%)
Gus Muhaimin menilai saat ini memang banyak dijumpai kasus mahasiswa yang kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Padahal di satu sisi pemerintah telah mengalokasikan skema bantuan UKT bagi mahasiswa. “Kami berharap agar persoalan UKT ini bisa segera diselesaikan. Lakukan terus koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Baik mengkomunikasi melalui Komisi X agar tersampaikan kepada Kemendikbudristek maupun kepada rektorat sehingga kasus-kasus UKT di lapangan bisa terselesaikan dengan baik,” katanya.
“Saat ini yang penting bagaimana penyelenggaraan pendidikan baik di level dasar, menengah, dan tinggi bisa dilanjutkan. Tidak ada anak yang putus kuliah, tidak ada mahasiswa yang harus drop out karena persoalan biaya,” ujar Abdul Muhaimin Iskandar saat dialog nasional dengan mahasiswa bertajuk Pandemi Tak Henti, UKT Kian Tinggi, Rabu (1/9/2021).
Dalam dialog ini hadir Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Wahyu Suryono Pratama, dan Koordinator Pusat DEMA PTKIN se-Indonesia Onkie Fachrur Rozie. Selain itu dialog yang dilakukan secara virtual tersebut diikuti perwakilan BEM/DEMA dari ratusan kampus di Indonesia. (Baca Juga :Tegas, Mendikbudristek Ancam Kampus yang Lambat Salurkan Bantuan UKT Mahasiswa)
Gus Muhaimin-sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar-mengatakan situasi pandemi saat ini memberikan dampak luar biasa bagi setiap lini kehidupan bernegara. Pandemi yang berlangsung hampir dua tahun ini juga membuat anggaran negara terkuras untuk membiaya pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, maupun mengurangi dampak sosial. “Kami meminta Komisi X menyisir anggaran Pendidikan 20% APBN harus difokuskan pada program anggarn yang tepat sasaran. Biaya kuliah harus jadi prioritas, kebutuhan dasar harus diutamakan dibandingkan dengan kegiatan lain yang tidak relevan pada penyelenggaran Pendidikan di masa pandemi,” katanya. (Baca Juga :Terdampak Pandemi, PTKIN Kemenag Beri Potongan UKT Mahasiswa Hingga 100%)
Gus Muhaimin menilai saat ini memang banyak dijumpai kasus mahasiswa yang kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Padahal di satu sisi pemerintah telah mengalokasikan skema bantuan UKT bagi mahasiswa. “Kami berharap agar persoalan UKT ini bisa segera diselesaikan. Lakukan terus koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Baik mengkomunikasi melalui Komisi X agar tersampaikan kepada Kemendikbudristek maupun kepada rektorat sehingga kasus-kasus UKT di lapangan bisa terselesaikan dengan baik,” katanya.
Lihat Juga :
