DPR Minta Menkeu Segera Susun Skema Pembiayaan Ponpes di Era New Normal

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menyusun skema pembiayaan untuk pembukaan pondok pesantren (ponpes) di era tatanan normal baru (new normal).

Skema pembiayaan ini untuk memastikan sumber, jenis program, dan mekanisme penyaluran anggaran sehingga pondok pesantren bisa segera kembali beraktivitas.

“Kami berharap Menteri Keuangan dan jajarannya segera membuat simulasi anggaran untuk pondok pesantren di era new normal karena desakan agar pesantren segera dibuka kian kencang. Kami telah mendengar secara langsung aspirasi dari banyak pengasuh pesantren dan wali santri yang berharap aktivitas belajar-mengajar di pondok bisa segera dimulai,” tutur Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi, kepada wartawan, Sabtu (30/5/2020).

Dia menjelaskan, alokasi anggaran untuk pesantren diperlukan untuk memastikan agar sekitar 18 juta santri dari 28.000 pesantren di seluruh Indonesia bisa segera belajar dan juga aman dari wabah Corona (Covid-19).

Hal tersebut, kata dia, sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa dalam era new normal, masyarakat bisa kembali produktif, namun tetap terhindar dari Covid-19.

“Era new normal harus mengakomodasi upaya pembukaan pesantren karena sudah hampir tiga bulan terakhir ada sebanyak 18 juta santri yang terhenti proses belajarnya karena adanya wabah Covid-19,” ujarnya. ( )

Fathan mengungkapkan pesantren membutuhkan biaya besar untuk menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar agar sesuai protokol Covid-19. Sarana dan prasarana yang dimiliki pesantren saat ini seperti ruang kelas, kamar tidur santri, sarana sanitasi, hingga sarana ibadah masih terbilang sangat sederhana.

Sarana wudhu misalnya, rata-rata pesantren masih menggunakan bak ukuran sedang untuk digunakan ratusan hingga ribuan santri. “Kondisi ini sangat riskan jika digunakan di tengah wabah covid-19. Minimal sarana air wudhu harus menggunakan air mengalir sehingga pesantren membutuhkan bantuan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut,” katanya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebutkan selain kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana, pesantren juga membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk memastikan para guru dan tenaga Pendidik tercukupi kebutuhannya selama masa pandemi.

Menurut dia, banyak tenaga pendidik di pesantren yang sehari-hari harus bekerja karena gaji dari Yayasan tergolong sekadarnya. “Saat wabah Covid-19 banyak ustaz di pesantren yang kehilangan hasil kerja sampingannya. Jadi mereka juga harus dijamin dengan berbagai skema bantuan sosial yang disiapkan pemerintah selama masa pandemi ini,” katanya.