Soal Konflik Agraria, Jokowi Ingin Rakyat Dapat Kepastian Hukum

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin rakyat mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah. Dengan begitu, maka konflik agraria yang terjadi selama ini dapat diminimalisir. Hal tersebut dikatakannya saat menyerahkan sertifikat redistribusi tanah objek reforma agraria.

"Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah terus-menerus berlangsung. Dan saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka," ujar Jokowi dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (22/9/2021). Baca juga: Jokowi: Percepatan Vaksinasi dan Penerapan Prokes Kunci Pengendalian Covid-19

"Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya. Artinya kepastian hukum atas tanah yang memberi keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama," sambungnya.

Jokowi mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memberi kepastian hukum yang berkeadilan terkait hak atas tanah. Apalagi hal ini sudah sering ia bicarakan dengan jajarannya saat menggelar rapat kabinet.

"Saya sudah sering mengundang juga kepala daerah untuk menuntaskan konflik-konflik agraria yang ada di daerahnya. Saya juga sudah beberapa kali mengundang organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai opsi pilihan dalam penyelesaian setiap kasus tanah yang ada. Banyak konflik telah berlangsung lama bahkan sangat lama. Ada yang puluhan tahun bahkan sampai 40 tahun tapi masalahnya tidak selesai-selesai," tuturnya.

Jokowi memahami konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan berat yang dihadapi masyarakat. Terlebih ia tiap tahun kerap menerima kelompok-kelompok tani yang rela datang ke Istana untuk memperjuangkan hak mereka.

"Saya tegaskan kembali komitmen negara untuk betul-betul mengurai konflik agraria yang ada, mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat. Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah," tegasnya.

"Kepada jajaran Polri saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada, jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas," lanjutnya.

Jokowi berpesan kepada jajarannya agar tidak hanya menyerahkan sertifikat tanah saja tetapi juga harus menyalurkan bantuan berupa modal, bibit, pupuk, pelatihan, agar tanah yang digarap bisa lebih produktif.

"Sekali lagi agar tanah yang ada lebih produktif, memberi hasil untuk membantu kehidupan bapak ibu sekalian," tutup Jokowi.